Idealnya Pokir Disampaikan Sebelum Musrenbang

 “Kalau kita tidak proaktif, masyarakat yang telah memilih akan kecewa, karena anggota legislatif yang mewakili daerahnya   tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.”

 

 

-- Tgk H Muharuddin --
Anggota DPRA

 

Idealnya Pokir Disampaikan Sebelum Musrenbang

Pemerintah Aceh, pada tanggal 10 April 2019 mendatang, akan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Aceh untuk tahun 2020 di Gedung DPRA. Menurut informasi dari pihak eksekutif, sampai kini belum banyak anggota DPRA yang menyampaikan pokok-pokok pikiran (Pokir) nya untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun anggaran 2020 kepada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Menanggapi hal ini, mantan ketua DPRA, Tgk Muharuddin mengatakan, idealnya penyampaian pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan/legislatif untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dilakukan sebelum atau dalam pelaksanaan Musrenbang 2020.

Kepada Tabangun Aceh, Senin (2/4/2019), Tgk Muharuddin menjelaskan, istilah pokir itu tercantum pada pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010. Salah satu tugas Badan Anggaran DPRD, memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) paling lambat lima bulan sebelum ditetapkan APBD.

Penyampaian Pokir DPRD adalah tugas Badan Anggaran DPRD, sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan. Disampaikan sebatas saran dan pendapat kepada kepala daerah. Dalam kontek hukum saran dan pendapat tidak mengikat. Keputusan menerima dan menolak saran dan pendapat Banggar Dewan, sepenuhnya ada pada kepala daerah. 

Anggota legislatif dari Fraksi Partai Aceh ini mengatakan, pokok-pokok pikiran anggota legislatif itu, merupakan perwujudan eksistensi dari lembaga legislatif. Pokok pikiran itu, memberikan bahan, arahan sekaligus kepada pemerintah daerah dalam menyusun dokumen draf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kemudian, Pokir Dewan juga untuk memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, RAPBA. Berikutnya mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah melalui APBD/APBA.

Selanjutnya, mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-2022. Kemudian mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi refresentasi DPRA.

Penyusunan Pokir Dewan, lanjut Muharuddin, juga memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Kalau masih ada program dan kegiatan yang belum tuntas harus dilanjutkan, terutama proyek fisik, agar proyek tersebut tidak menjadi proyek mangkrak yang tidak pernah selesai, kalau tidak ada tekad dari pemerintah daerah untuk menyelesaikannya.

Pokir anggota DPRA, lanjut Muharuddin, disampaikan kepada Gubernur Aceh, melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Makanya dalam setiap menjelang finalisasi pembahasan dokumen KUA dan PPAS, antara Banggar Dewan dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama gubernur, melakukan musyawarah untuk pengambilan kesepakatan anggaran maupun program atau kegiatan yang belum disepakati dalam pembahasan antara Komisi-Komisi DPRA dengan mitra kerja SKPA nya.

Muharuddin memberikan contoh pokirnya untuk tahun anggaran 2020 kepada Gubernur Aceh, adalah menyelesaikan proyek-proyek fisik yang sangat dibutuhkan masyarakat, yang belum tuntas sampai akhir tahun lalu. Di antaranya, proyek pembangunan jembatan Hasan Krueng Kreh, di Kecamatan Pirak Timue, Kabupaten Aceh Utara.

Pada tahun lalu pembangunan kepala jembatannya sudah dilakukan, tapi tahun 2019 ini, tidak dilanjutkan pembangunan dan pengadaan rangka baja, agar bisa fungsional . Padahal, jembatan itu sangat dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah Aceh, tidak melanjutkan pembangunan jembatan itu, kata Muharuddin, dengan alasan pembangunan jembatan itu masuk dalam kewenangan Pemerintah kabupaten, bukan provinsi. Padahal, tahun lalu provinsi menyetujui alokasi anggaran untuk pembangunan abutmen atau kepala jembatannya.

Sementara pihak kabupaten, tidak mau melanjutkannya, dengan alasan pertama tidak miliki dana yang cukup dan yang membangun pertamanya adalah pemerintah provinsi. Maka pemerintah provinsi lah yang harus menyelesaikan kelanjutan pembangunan jembatan rangka baja itu.

Cara untuk menyelesaikannya, kata Muharuddin, pemerintah provinsi memberikan dana bantuan khusus untuk Aceh Utara dan bantuan khusus itu ditujukan untuk penyelesaian jembatan yang belum tuntas. Tujuannya agar dana bantuan khusus itu tidak digunakan untuk kepentingan yang lain oleh Pemkab Aceh Utara.

Muhar mengatakan, pokir anggota dewan ini sangat berguna untuk penyelesaian proyek-proyek fisik yang memberikan manfaat bagi orang banyak, seperti jembatan, jalan, waduk, saluran irigasi, gedung pertemuan, pasar dan lainnya. Bahan pokir, kata Muharuddin, bisa diperoleh langsung anggota dewan pada saat reses ke daerah pemilihannya, seperti yang dilakukan 81 anggota DPRA, pada minggu lalu yang melakukan reses ke daerah pemilihannya masing-masing.

Hasil reses anggota DPRA, kata Muharuddin, bisa dijadikan bahan pokir bagi anggota DPRA untuk disampaikan dalam Musrenbang 2020  jika nanti ikut menjadi peserta Musrenbang. Setiap Musrenbang, Bappeda Aceh biasanya mengundang anggota dewan untuk memberikan masukan dan arahan terhadap berbagai aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

 

Anggota dewan, kata Muharuddin, harus pro aktif dalam penyampaian usulan program dan kegiatan pokirnya kepada pihak eksekutif. “Kalau kita tidak proaktif, masyarakat yang telah memilih akan kecewa, karena anggota legislatif yang mewakili daerahnya tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya,” demikian Muharuddin.(heri hamzah)