Mencegah Penyelewengan dengan E-Budgeting

 “Hanya dengan komitmen untuk menjaga pemerintahan yang bersih, penerapan sistim e-budgeting ini bisa berjalan dengan    baik.”

 

 

-- RAMZI, M.SI --
Kabid Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh

 

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penganggaran merupakan salah satu keluaran dari perencanaan. Karenanya, perencanaan dan penganggaran merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan program dan kegiatan tahunan daerah.

Seiring perkembangan zaman, saat ini perencanaan dan penganggaran sudah dilakukan secara online. Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh, Ramzi, M.Si mengatakan, sistem perencanaan secara online ini sudah mulai diterapkan di beberapa daerah.

“Perkembangan teknologi ini tentu harus dapat disahuti oleh Pemerintah Aceh guna melahirkan sebuah sistem perencanaan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat,” ungkap Ramzi kepada Tabangun Aceh, Maret 2019.

Menurut Ramzi, perencanaan dan penganggaran secara online atau e-budgeting dapat menjadi salah satu solusi untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana otsus untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. “Kelemahan teknis penyusunan anggaran bisa menjadi faktor penyebab gagalnya perencanaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kekurangan tenaga perencana di daerah (planners) di daerah, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan membuat hasil perencanaan jauh dari yang diharapkan. Hal ini berdampak juga pada hasil perencanaan yang kualitasnya rendah.

Sementara beban kerja atau volume anggaran yang dikerjakan sangat besar, akibatnya kontrol dalam tahapan perencanaan sendiri menjadi sangat lemah dan rawan manipulasi. Akibatnya upaya daerah untuk mendorong proses pembanguna yang berkualitas masih belum dapat dilakukan dengan optimal.

Ramzi melanjutkan, faktor lain yang membuat perencanaan bisa gagal adalah kurang terpadunya perencanaan dan penganggaran. Hal ini terjadi akibat tidak konsistennya sebuah perencanaan awal dengan dokumen akhir yang dihasilkan ketika telah disandingkan dengan anggarannya.

“Kelemahan inilah yang sering menimbulkan ada celah bagi oknum yang cenderung manipulatif dengan memasukkan kegiatan di luar perencanaan, dengan jumlah anggaran yang sudah di mark up dan tidak sesuai dengan stadar harga baku yang diberlakukan,” ujarnya.

Solusi dari Bappeda

Dalam upaya mengawal anggaran yang bersih, terarah, efektif dan efisien,  tentunya dibutuhkan usaha ekstra, inovasi dan kreatifitas dari pemerintah (pusat dan daerah). Salah satunya adalah pemerintah pusat maupun daerah harus mengembangkan dan menerapkan sistim e-budgeting dalam melaksanakan pembangunan.

Khusus untuk Aceh, kata Ramzi, dalam proses penyusunan anggaran, Pemerintah Aceh memiliki e-Planning pada Bappeda Aceh dan SIPKD pada BPKA. Namun aplikasi ini perlu dikembangkan, sehingga mampu menjawab tantangan dan proses perencanaan penganggaran sesuai dengan perkembangan dinamika pembahasan anggaran yang semakin kompleks.

Sementara, beberapa provinsi maupun kabupaten/kota di luar Aceh telah menerapkan suatu sistem aplikasi yang lebih efektif dalam perencanaan  dan pembahasan anggaran, sehingga APBD akan tepat waktu dan berkualitas. Di antara daerah yang sudah menerapkan sistem ini adalah DKI Jakarta, Pemko Surabaya, dan beberapa daerah lainnya

Ramzi menambahkan, proses perencanaan dan penganggaran secara online, sangat ditentukan dari dukungan sistem teknologi informasi (IT). Dalam kaitan itu, Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh, didukung oleh Lembaga Kompak, melakukan pengembangan terhadap aplikasi e-Planning, dengan tujuan akhir lahirnya Renja tahun 2020 yang berbasis e-budgeting.

Ramzi menjelaskan, e-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web, untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Dengan  penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi penyusunan anggaran ini, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan penganggaran pemerintah daerah

Kabid Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh ini menyebutkan, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam alur pelaksanaan ebudgeting. Antara lain, semua penetapan harga harus lewat analisis di lapangan, serta  harus melewati e-budgeting.

Anggota DPRA bisa melihat usulan perencanaan anggaran melalui ebudgeting dari SKPA. Sementara perubahan dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama SKPA dengan pihak DPRA.

“Untuk usulan revisi atau pergeseran, hanya bisa dilakukan pada tataran normatif dan tidak dapat merubah total anggaran maupun perubahan total program dan kegiatan,” papar Ramzi.

Ia melanjutkan, ada beberapa kelebihan dari pelaksanaan penyusunan rencana kerja yang berbasis e-budgeting. Antara lain, meningkatkan kualitas APBA sehingga anggaran yang disusun SKPA sesuai dengan alokasi belanja, memiliki dasar analisa biaya yang akurat dan akuntabel dan sesuai dengan RPJMA, juga mempermudah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan SKPD dalam proses penyusunan anggaran. Sehingga proses penyusunan anggaran semakin mudah dan cepat karena sudah tersistem dan online.

Selain itu Anggaran daerah semakin transparan dan kemudahan dalam menyusun dan mengkoreksi RKA. “Kemudahan yang lain adalah terintegrasi dengan E-Planning dan SIMDA Keuangan, sehingga mempercepat proses perencanaan daerah,” ungkap Ramzi.

 

Mencegah Peluang Korupsi

Penerapan e-budgeting pada prinsipnya merupakan wujud dari penerapan e-goverment dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, dalam upaya mencegah peluang penyelewengan atau berbagai modus korupsi yang sudah dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka sistem ebudgeting ini harus terintegrasi dengan sistim elektronik lainnya, seperti eprocurement, esourcing, edelivery, eperformance, eproject planning, aset, dan lain-lain.

Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari pemimpin daerah. Hanya dengan komitmen untuk menjaga pemerintahan yang bersih, penerapan sistim e-budgeting ini bisa berjalan dengan baik.

Komitmen untuk sama sekali tidak ada lagi usul-usul di luar perencanaan dan pembahasan resmi. Juga komitmen untuk menempatkan orang-orang yang bersih dan berintegritas sebagai operator yang memegang administrasi e-budgeting.(Khairul Ridha)