Musrenbang Momentum Keberhasilan Pembangunan

“Obsesi saya, Musrenbang kali ini benar-benar menjadi Musrenbang peralihan untuk mencapai satu kondisi pembiayaan APBA yang berkualitas, tepat waktu, dan secara proporsional, sesuai dengan cita-cita.”

 

Plt Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT.

 

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mulai dari desa hingga tingkat nasional, adalah sebuah keharusan dan amanah Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sejumlah kabupaten/kota di Aceh telah menggelar Musrenbang 2020 di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota, sejak bulan Februari - Maret 2019. Hasil Musrenbang di tingkat kabupaten/kota ini nanti akan dibawa ke Musrenbang di tingkat provinsi yang akan berlangsung pada 10 April 2019. Musrenbang ini akan sangat menentukan arah pembangunan Aceh ke depan, minimal pada tahun 2020.

Bagaimana arah pembangunan Aceh pada tahun 2020? Apa saja arahan Plt Gubernur untuk pelaksanaan Musrenbang kali ini? Berikut petikan wawancara dengan Plt Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT.

 

Bisa dijelaskan kenapa Musrenbang itu sangat penting dan harus dilakukan?

Karena Musrenbang adalah ikutan dari apa yang dibutuhkan untuk dibangun, filosofinya demikian. Aspirasi masyarakat, sejak dari yang paling bawah, hanya bisa teraktualisasai dari perencanaan yang sudah didesain oleh undang-undang.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan Musrenbang adalah untuk menghasilkan sebuah perencanaan dan meneruskan visi misi kepala daerah yang kemudian teraplikasi dalam bentuk program/kegiatan dan sub-kegiatan. Semuanya bermuara kepada bagaimana sebuah misi dan visi serta sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan kepala daerah pada masa kampanye.

Di sisi lain, penganggaran yang sudah menganut sistem e-planning dan e-budgeting harus didukung oleh mekanisme money follow program. Tanpa Musrenbang yang baik tidak akan terwujud anggaran yang berkualitas dan tepat waktu.

 

Bisa Bapak jelaskan yang dimaksud dengan anggaran berkualitas dan tepat waktu?

Anggaran yang berkualitas dan tepat waktu ini adalah wujud dari akuntabilitas seorang kepala daerah dan pemerintah daerah. Pada saaatnya hanya dengan mekanisme Musrenbang yang baik inilah pembangunan bisa berjalan sesuai visi dan misi kepala daerah.

Dengan Musrenbang yang baik, maka kesejahteraan akan dicapai melalui pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Misalnya pendidikan dan kesehatan itu bisa tepat sasaran untuk mewujudkan apa-apa yang kita desain dalam e-planning dan e-budgeting, sebagai wujud misi kepala daerah.

 

Bagaimana dengan pelibatan pihak swasta dalam pembangunan Aceh?

Sepakat bahwa membangun negeri tidak bisa oleh pemerintah saja. Tidak bisa pembiayaan hanya oleh anggaran pemerintah saja. Membangun negeri ini harus dengan melibatkan investasi pihak-pihak swasta. Kalau bisa harus menyentuh investasi di bidang manufaktur dan agribisnis.

 

Kenyataan di Aceh dalam mewujudkan pembangunan hanya mengandalkan APBA saja. Bagaimana pendapat Bapak?

Ini sesuatu yang harus kita ubah. APBA sebenarnya hanyalah stimulan untuk memancing swasta. Menurut saya, APBA desainnya harus bisa memancing sektor swasta untuk kemudian meneruskan investasi yang sebenarnya sudah distimulasi oleh APBA, baik itu di bidang pertanian, pendidikan, apalagi infrastruktur.

Misalnya, ketika dana pemerintah sudah digunakan untuk membangun infrastruktur jalan untuk konektivitas antarwilayah, maka di sepanjang jalan itu harusnya ekonomi rakyat berkembang, barang dan jasa bisa termobilisasi dengan baik dan lancar. Oleh karena itu pembangunan oleh APBA bisa menjadi stimulan yang efektif untuk mengembangkan minat swasta untuk berinvestasi di Aceh.

 

Apa yang harus dilakukan untuk menghidupkan pihak swasta di Aceh?

Kesejahteran rakyat sebagai muara tujuan pembangunan melalui penurunan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya oleh APBA. Itu harus dilakukan oleh investasi swasta. Saat ini kita sedang mengarah pada usaha mencetak pengusaha, mencetak sifat dan karakter enterpreneuship, dan mulai membangun pengusaha kecil dan menengah dan mikro. Secara bertahap kita harapkan investasi besar akan tertarik untuk masuk ke Aceh.

 

Bagaimana Bapak melihat pelaksanaan Musrenbang kali ini, yang sudah dilaksanakan di kabupaten/kota?

Saya sangat terobsesi dengan Musrenbang untuk anggaran 2020, karena hanya ini adalah momentum kita untuk be or not to be (menjadi atau tidak menjadi). Kalau berhasil menyelenggarakan Musrenbang sesuai inovasi yang kita rintis, kalau kita berhasil menyelenggarakan Musrenbang kompatibel dengan mekanisme e-budgeting dan e-planning, maka Pemerintah Aceh ke depan akan leluasa mencapai tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam visi dan misi. Misalnya penurunan angka kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja.

Oleh karenanya, obsesi saya, Musrenbang kali ini benar-benar menjadi Musrenbang peralihan untuk mencapai satu kondisi pembiayaan APBA yang berkualitas, tepat waktu, dan secara proporsional, sesuai dengan cita-cita.

Misalnya belanja infrastruktur lebih 20%, belanja pendidikan sudah benar-benar mengakomodir pendidikan vokasional. Sekali lagi, saya sangat terobsesi dengan Musrenbang kali ini, karena ini adalah Musrenbang yang benar-benar menentukan penganggaran dan pembiayaan pembangunan di Aceh dan berharap periode kepala daerah selanjutnya akan sudah dapat mewujudkan APBA yang benar-benar ideal.

 

Bagaimana dengan harmonisasi dengan kabupaten/kota?

Harmonisasi terhadap pemerintah kabupaten/kota di Aceh, kita sudah punya modal, bahwa otonomi di Aceh ada di provinsi. Bahwa RPJM kabupaten/kota harus ikut RPJM provinsi. Itu modal kuat di Aceh agar semua gerak pembangunan yang dimulai dari penganggaran, RAPBK benar-benar akan sinkron dengan RAPBA.

Secara managerial saya tinggal menjaga hubungan dan koordinasi yang sinergi dengan bupati/wali kota. Kita melalui SKPA tinggal mengontrol dan mengendalikan apa yang sudah diarahkan. Tentu gubernur punya kewenangan mengingatkan bupati/wali kota, kalau misalnya ada pembiayaan yang kurang proporsional, tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah atau pembiayaan yang belum saatnya.

Sinergisitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh akan lebih baik dengan otonoomi di provinsi ketimbang daerah lain yang otonominya ada di kabupaten/kota.

 

Apakah selama ini ada masalah dalam koordinasi dengan kabupaten/kota?

Yang kita alami bersama SKPA hampir tidak ada masalah koordinasi dan sinkronisasi apa yang kita kerjakan di provinsi dan apa yang diinginkan kabupaten/kota. Sehari-hari dengan cair kita dapat mengatasi semua masalah dan kita merasa kerja sama kabupaten/kota sangat membantu dalam mewujudkan pembiayaan melalui penganggaran e-planning dan e-budgeting yang benar.

 

Terakhir, apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan Musrenbang kali ini?

Kita ingin sebuah Musrenbang yang handal dan reliabel (dapat dipercaya). Pada Musrenbang kali ini ada sesuatu yang tidak biasa, misalnya pelibatan stakeholder yang lain, pelibatan perguruan tinggi, pelibatan private sector melalui pelaku-pelakunya, bisa saja pelaku bisnis kecil dan mikro kita libatkan, kita gali, kita eksplor, apa keinginan mereka.

Saya inginkan Musrenbang kali ini benar-benar mencerminkan money follow program. Evidance base planning (perencanaan sesuai kebutuhan dan data) benar-benar harus ditegakkan. Evidance itu membangun yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan.

 

Kalau mengenai yang dibutuhkan, maka kebutuhannya harus dicek melalui stakeholder. Tidak hanya berangan dengan pikiran kita, tapi harus tanya karena banyak sekali di luar yang kadang suaranya tidak sampai ke pemerintah, sehingga kita tidak tahu apa kebutuhan pembangunan yang sesungguhnya.

Mudah-mudahan inovasi Musrenbang seperti ini membuat stakeholder di luar sana antusias. Tanpa partisipasi mereka, kita tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dibangun dan dicapai, selain oleh visi dan misi pemerintah. (cek wat)