Musrenbang 2019 Jadi Milestone APBA Berkualitas 2020

‘’Kita ingin Musrenbang 2019 ini menjadi forum  kreatif dan inovatif serta kompetitif secara objektif bagi SKPA yang    memfokuskan kepada penyelesaian permasalahan pembangunan Aceh’.’

 

 

-- Azhari Hasan, SE, M.Si --
Kepala Bappeda Aceh

 

Forum Musrenbang Aceh tahun 2020, diarahkan untuk terus melakukan pembenahan maupun perubahan dari beberapa tahun sebelumnya. Perubahan yang dilakukan adalah melakukan pengawalan agar Musrenbang 2019 untuk pembangunan 2020 sebagai milestone mewujudkan APBA berkualitas.

“Kita tahu bahwa APBA di Aceh ini menjadi instrument utama dalam mewujudkan pembangunan di Aceh. Jika penetapan APBA terlambat dan sasarannya tidak tepat, maka pembangunan di Aceh juga terjadi pelambatan,” ungkap Kepala Bappeda Aceh Azhari Hasan, SE, M.Si kepada Tabangun Aceh di ruang kerjanya, Jumat (5/4/2019).

Hal tersebut dapat dilihat pada perkembangan indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan IPM. “Walaupun semuanya berjalan sesuai dengan koridor yang kita inginkan, namun tumbuhnya sangat melambat,” ujar Azhari.

Lebih lanjut Azhari Hasan mengatakan bahwa APBA tersebut harus dikawal secara sistemik atau didesain agar menjadi APBA berkualitas dan ditetapkan secara tepat waktu. “Tentu ini perlu komitmen antara eksekutif dan legislatif. Seperti APBA tahun 2019 ditetapkan pada bulan Desember 2018 dan APBA 2020 kita ingin agar bisa ditetapkan lebih awal lagi yaitu akhir November 2019,” ujarnya.

Azhari menambahkan, motto yang diusung dalam Musrenbang 2019 adalah menjadi milestone (tongkat perubahan) APBA berkualitas 2020. Guna mewujudkan APBA berkualitas, harus dimulai dengan perencanaan berkualitas. Caranya adalah pada momen Musrenbang 2019 ini, Bappeda melakukan perubahan baik dari pola pelaksanaan maupun dari substansi pembahasan musrenbang.

Dikatakan, usulan SKPA disampaikan ke Bappeda adalah usulan yang sudah terukur dengan mengacu kepada rencana strategis (renstra) maupun rencana kerja (renja) masing-masing SKPA. Usulan tersebut harul detail sampai penerima manfaatnya (sasaran), lokasi, serta volumenya harus dirinci seperti menyusun RKA (satuan 5). Jadi subtansi Musrenbang 2019 ini adalah membahas pra-RKA 2020.

Di sisi alokasi anggaran memakai prinsip money follow program, di mana alokasi setiap SKPA ditentukan oleh kualitas program/kegiatan yang diusulkan. Usulan SKPA harus mengacu pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan prioritas pembangunan tahun 2020.

SKPA yang kreatif dan inovatif dan dilengkapi dengan data dukung, tentu akan mendapatkan anggaran yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mereka usulkan. “Kita ingin Musrenbang 2019 ini menjadi forum kreatif dan inovatif, serta kompetitif secara objektif bagi SKPA yang memfokuskan kepada penyelesaian permasalahan pembangunan Aceh,” ungkap Kepala Bappeda Aceh.

Begitu juga dengan pemerintah kabupaten/kota yang memanfaatkan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) agar usulannya dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan kabupaten/kota, sesuai dengan arah dan kebijakan yang termaktup dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengaalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, serta Pergub tentang Petunjuk Teknis Pengelolan Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

“Demikian juga bagi pemerintah kabupaten/kota harus mengidentifikasikan usulan-usulan apa saja yang urgen untuk ditangani oleh Pemerintah Aceh. Usulan tersebut haruslah bersifat monumental dan mempunyai daya ungkit bagi pembangunan kabupaten/kota. APBA harus menjadi stimulan bagi pembangunan Aceh,” urai Azhari Hasan yang juga mantan penjabat bupati Abdya ini.

Azhari Hasan juga menyampaikan bahwa pada tahun 2020 ini Pemerintah Aceh memfokuskan kepada 6 prioritas pembangunan yaitu:

1. Hilirisasi Komoditas dan Peningkatan Daya Saing Produk/Jasa Unggulan

2. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penurunan Risiko Bencana

4. Pembangunan Sumberdaya Manusia

5. Reformasi Birokrasi & Penguatan Perdamaian

6. Penguatan Penerapan Dinul Islam dan Budaya Aceh

Azhari Hasan juga menjelaskan bahwa untuk membangun Aceh yang sangat komplet permasalahannya tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran pemerintah saja, baik itu APBK, APBA maupun APBN, secara terus menerus. Akan tetapi kita perlu melibatkan peran swasta di berbagai sektor pembangunan.

Karena dengan adanya peran swasta akan membuka lapangan kerja baru, sehingga pengangguran lebih cepat untuk dikurangi. Atas pertimbangan itu pula, pada Musrenbang 2019 ini juga Pemerintah Aceh mengundang narasumber dari swasta yaitu pengusaha nasional Chairul Tanjung dan bankir dunia yang juga putra Aceh Dr. Adnan Ganto.

Kehadiran narasumber swasta tersebut untuk memberikan spirit bagi stekholders pengambil kebijakan di Aceh. “Kita berharap peran swasta tersebut dapat menjadi lokomotif pembiayaan utama bagi pembangunan Aceh ke depan,” tutup Azhari Hasan.(cekwat)