RPJMA Targetkan 1.650 Produk UKM Berlogo Halal

“Dalam RPJMA 2017-2022 diamanahkan untuk mewujudkan 1.650 produk IKM/UKM harus bersertifkat halal. Satuan kerja yang menjadi tugas dan fungsinya harus konsisten terhadap target tersebut,”

- Azhari Hasan -

Kepala Bappeda Aceh

 

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam memiliki potensi besar untuk mengambangkan industri halal. Saat ini perkembangan industri halal terbilang cukup pesat di negara-negara mayoritas muslim, bahkan di negara-negara nonmuslim yang mengembangkan sektor pariwisata.

Permintaan produk halal di seluruh dunia terus meningkat. Terdapat beberapa sektor dari halal lifestyle yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian dunia seperti makanan, finance, travel, kosmetik, pendidikan, fashion, media rekreasi serta seni dan kebudayaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022  pada misi ke dua yaitu “memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke-Aceh-an dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad ahlusunnah waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafii’yah dengan tetap menghormati mazhab yang lain, disebutkan bahwa  Pemerintah Aceh menargetkan 1.650 produk yang harus bersertifikat halal dalam 5 (lima) tahun.

“Dalam RPJMA 2017-2022 diamanahkan untuk mewujudkan 1.650 produk IKM/UKM harus bersertifkat halal. Oleh karena itu, satuan kerja yang menjadi tugas dan fungsinya harus konsisten terhadap target tersebut dalam pencapaiannya,” ungkap Kepala Bappeda Azhari Hasan kepada Tabangun Aceh beberapa waktu lalu.

“Harapannya mulai dari Aceh industri halal Aceh bakal maju dan berkembang pesat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa even produk lokal yang digelar mendapat perhatian dari masyarakat banyak,” sambung Azhari.

Sebagaimana dukungan Kementerian Industri RI telah merencanakan Kawasan Industri Aceh (KIA) yang terletak di Desa Ladong, Aceh Besar, bisa menjadi klaster pengembangan produk halal di Indonesia. Pembangunan KIA ini dimulai sejak peletakan batu pertama oleh Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Desember 2018.

“Aceh sebagai daerah mayoritas muslim memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan klaster produk halal seperti makanan, kosmetik, farmasi dan pakaian,” lanjut Azhari.

Sebagai gambaran, potensi pertumbuhan pasar dunia terhadap produk halal cukup besar yakni mencapai 2 triliun US Dollar per tahun. Peluang tersebut harus dimanfaatkan oleh Aceh dengan mengambil peluang sebaik mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa akan datang.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh harus menyiapkan beberapa kriteria pemenuhan pembangunan industri halal. Di antaranya meliputi pengelolaan, laboratorium uji halal dan sertifikasi. Kehadian KIA juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan industri baru dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan ekonomi dan menyejahtarakan masyarakat Aceh.

Untuk memulai industri halal ini, Pemerintah Aceh perlu dukungan seluruh elemen masyarakat Aceh serta dibutuhkan investasi yang besar karena akan banyak yang harus menjadi perhatian. Produk halal identik dengan proses pembuatan produk dengan treatment yang lebih baik karena jaminan kehalalan sebuah produk ditentukan oleh banyak hal, dimulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, packaging hingga ke logistiknya. (putra)