Meraih Kesejahteraan melalui Pengembangan Industri Halal

“Pemerintah Aceh perlu menyediakan insentif bagi investor untuk meningkatkan minat dan realisasi investasi halal. Branding Aceh sebagai provinsi syariah merupakan keungulan komparatif bagi investasi halal.”

- MARTHUNIS, ST, DEA -

KABID P2EK BAPPEDA ACEH

Saat ini, ekonomi halal mengalami perkembangan pesat. Berdasarkan laporan “The State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019”, nilai pasar dari ekonomi halal pada tahun 2017 sebesar US$ 2,11 trilyun dan akan meningkat hingga US$ 3,0 trilyun pada tahun 2030. Angka tersebut merupakan agregasi dari beberapa klaster ekonomi halal, yaitu keuangan Islam, makanan dan minuman, pariwisata, fesyen, media dan rekreasi, obat-obatan dan kosmetika.

Perkembangan ekonomi halal didorong oleh perkembangan demografi umat Islam secara global. Pada tahun 2017 jumlah penduduk muslim 1,8 milyar dan akan meningkat menjadi 3 milyar pada tahun 2060.

Karakteristik demografis penduduk muslim dunia didominasi oleh generasi muda, yaitu median umur adalah 24 tahun dibandingkan 32 tahun median umur penduduk dunia lainnya. Tipologi penduduk millenials ini mempunyai kekhasan tersendiri seperti perilaku konsumsi yang lebih mempertimbangan aspek etik dan estetik, kecenderungan berwisata dan mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas serta penggunaan teknologi digital yang massif.

Dari data di atas terlihat potensi ekonomi halal sangat besar. Indonesia merepresentasikan 10 persen dari pengeluaran atau konsumsi ekonomi halal, namun ekspor produk/jasa halal Indonesia hanya mencapai 3,8 persen. Kondisi ekonomi halal domestik juga kuat. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya konsumsi produk/jasa halal impor dibandingkan pengeluaran halal dalam negeri, yaitu berkisar pada angka 7 persen.  Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekspor maupun domestik untuk produk/jasa halal masih sangat terbuka lebar.

Pemerintah Indonesia melalui Bappenas baru-baru ini meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Masterplan ini disusun sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan ekonomi syariah yang sinergis dengan perekonomian nasional.

Visi dari Masterplan ini adalah Indonesia yang Mandiri, Makmur dan Madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat empat strategi utama yaitu: 1). Penguatan Rantai Nilai Halal (Halal Value Chain); 2) Penguatan Keuangan Syariah; 3). Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan 4). Penguatan Ekonomi Digital.

Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal sudah seharusnya menjadikan ekonomi halal sebagai warna (branding) dari pengembangan ekonomi dan menjadi centre of excellence di Indonesia. Berbagai regulasi seperti undang-undang dan qanun sudah tersedia dan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan  ekonomi syariah. UU No 44/1999 tentang Penyelenggarakan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No 11/2016 tentang Pemerintah Aceh menjamin pelaksanaan syariat Islam di Aceh termasuk di bidang ekonomi.

Lebih lanjut, Qanun Aceh No 8/2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh No 8/2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dan Rancangan Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan Pemerintah Aceh untuk menjamin pelaksanaan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi maupun beredar di Aceh. Jaminan halal yang dimaksud mencakup penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

Dalam perspektif Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, Qanun Aceh mengamanatkan setidaknya 2 strategi utama, yaitu penguatan rantai nilai halal dan penguatan keuangan syariah. Penguatan rantai nilai halal merupakan inti dari pengembangan industri halal. Sebagai bagian dari penguatan rantai nilai halal, Aceh perlu membangun halal hub atau pusat industri halal terintegrasi berbasis pada komoditas/produk/jasa unggulan.

Aceh memiliki beberapa kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus yang dapat dijadikan halal hub. Saat peresmian Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong (20/12/2018), Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian, I Gusti Putu Suryawirawan, mengharapkan KIA Ladong menjadi pusat industri halal. Kementerian Perindustrian sedang mempersiapkan beberapa insentif bagi pengembangan industri tersebut.

Klaster unggulan yang potensial di Aceh adalah industri makanan dan minuman, pariwisata, obat-obatan dan kosmetik. Semua bahan baku dari klaster tersebut tersedia di Aceh, seperti produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, keindahan alam dan budaya, minyak atsiri dan komoditas obat lainnya.

Selanjutnya, untuk memperkuat permintaan sebagai insentif dan raison d’etre dari pengembangan industri halal perlu dilakukan beberapa hal seperti penguatan permintaan domestik melalui kampanye gaya hidup halal. Pemahaman masyarakat Aceh akan persyaratan halal untuk barang dan jasa yang dikonsumsi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa halal dan menumbuhkan industri halal. Pelibatan ulama dan da’i dalam melakukan kampanye atau dakwah produk halal menjadi bagian dari prioritas. Selain untuk menjaga pelaksanaan syariah secara kaffah, juga akan meningkatkan ekonomi secara berkah.

Perluasan dan peningkatan daya saing komoditas/produk/jasa halal tujuan ekspor perlu dipersiapkan melalui pengembangan standar halal yang diakui oleh lembaga penjamin halal internasional. Pengembangan ini dilakukan dengan melakukan penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur termasuk sistem informasi, laboratorium dan pusat riset dan pengembangan halal.

Dari sisi penawaran, Pemerintah Aceh perlu membina dan memberikan dukungan bagi industri/usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat berpartisipasi dalam rantai nilai halal, mulai dari bahan baku, produksi, distribusi dan promosi serta tranformasi digital. Juga perlu menyediakan insentif bagi investor untuk meningkatkan minat dan realisasi investasi halal. Branding Aceh sebagai provinsi syariah merupakan keungulan komparatif bagi investasi halal.

Segenap potensi dan peluang yang di atas tidak akan terwujud jika tidak terlaksana secara bertahap, holistik, dan terintegrasi. Karena itu, diperlukan tata kelola atau institusi baik bersifat adhoc ataupun permanen untuk memastikan proses industrialisasi halal di Aceh dapat berjalan secara baik. Institusi ini bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Aceh. Selanjutnya, bagian dari tata kelola tersebut adalah tersedia rencana aksi yang menjadi acuan bersama berbagai stakeholder di Aceh. Rencana aksi tersebut merupakan turunan dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang lebih praktis dan relevan dengan karakter lokal di Aceh.

Akhirnya, pelaksanaan ekonomi halal di Aceh secara kaffah merupakan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Hal ini tidak saja didukung dengan bukti yang kuat sebagaimana dipaparkan pada bagian awal, tapi juga merupakan janji ilahi dalam QS al-A’raf 96 bahwa penduduk negeri akan diberikan keberkahan dengan syarat iman dan taqwa yang salah satunya adalah melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariah. Insya Allah.