MEMBUMIKAN KEHIDUPAN HALAL DI ACEH

Aceh yang sudah mendeklarasikan diri sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam sejak tahun 2001 mesti menata kehidupan masyarakatnya agar sesuai dengan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Berbagai produk qanun (peraturan daerah) yang berhubungan dengan syariat Islam sudah dihasilkan oleh gubernur bersama DPRA. Salah satunya adalah qanun nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Sebagaimana dilansir buku Serial Tata Niaga Dalam Islam (Bappeda Aceh: 2018) secara umum status kehalalan makanan/minuman/kosmetika yang beredar di pasar dapat dipilah dalam tiga kategori, yaitu 1). Dijamin kehalalannya, 2). Tidak halal atau haram, dan 3). Tidak dijamin kehalalannya. Makanan/minuman/kosmetika dengan kategori dijamin halal dan tidak halal sudah jelas statusnya. Sementara produk dengan kategori tidak dijamin halal statusnya masih syubhat; boleh jadi ia halal atau sebaliknya. Dalam pandangan agama, segala sesuatu yang bersifat syubhat ada baiknya dihindari.

Produk dengan status dijamin halal telah melalui rentetan proses pemeriksaan laboratorium di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan telah difatwa halal. Karenanya dikeluarkan sertifikat halal untuk produk dimaksud sehingga produsennya berhak menggunakan logo halal pada setiap kemasan produknya.

Sebaliknya makanan/minuman/kosmetika yang tidak halal telah melalui uji laboratorium dan dipastikan mengandung unsur haram di dalamnya atau mekanisme prosesnya yang tidak sesuai dengan standar syariah. Oleh sebab itu, LPOM MUI tidak bersedia mengeluarkan sertifikat halal untuk produsen dimaksud. Sementara produk yang tidak dijamin halal adalah produk yang belum melalui uji kehalalan oleh LPPOM MUI.

Merujuk pada qanun nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal sejatinya semua produk makanan/minuman/obat-obatan/kosmetika yang beredar dalam wilayah hukum Aceh harus terjamin kehalalannya. Barang-barang yang tidak memiliki sertifikat halal sejatinya dilarang beredar di Aceh. Akan tetapi, pada kenyatannya, masih banyak produk yang belum memiliki sertifikat halal beredar di toko-toko dalam wilayah hukum Aceh, dan ini berseberangan dengan amanah qanun nomor 8 tahun 2016 di atas.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait untuk bekerja ekstra menyosialisasikan qanun ini agar penyedia produk makanan/minuman/obat-obatan/kosmetika tersadar dan mau mengurus sertifikat halal pada LPPOM MPU Aceh agar produk-produk dimaksud dapat dipasarkan di Aceh. Tidak terkecuali, rumah makan, café, warung kopi, dan usaha makanan/minuman lainnya.

Tatkala semua asupan makanan/minuman yang dikonsumsi warga Aceh sudah terjamin halal lagi baik, maka diyakini akan membantu membentuk watak-watak masyarakat yang berkarakter baik, amanah, bertanggung jawab, dan mengikuti naluri kebaikan yang sesuai ajaran Islam dalam meraih baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.