RENCANA KERJA PEMERINTAH WAJIB DILENGKAPI KAK

Banda Aceh, 11 Juni 2019,  Bappeda Aceh melaksanakan workshop penyusunan Term of Reference (ToR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)  dengan SKPA terkait. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 11 Juni 2019, di ruang rapat II lantai 2 kantor Bappeda Aceh.

Workshop ini dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Marthunis, ST, DEA.

 "Workshop ini digelar agar semua SKPA memiliki pengetahuan dan persepsi yang sama dalam penyusunan KAK sehingga terukur dan menjadi acuan dalam mengeksekusi program," kata Marthunis.

Dia menambahkan, dalam rangka memenuhi prinsip evidence based planning dan tertib administrasi perencanaan maka kepala SKPA perlu menyiapkan dokumen pendukung kegiatan dalam rencana kerja (renja) SKPA tahun 2019. KAK ini adalah bagian dari data dukung wajib dalam setiap rencana kerja.

Adapun dokumen pendukung lainnya adalah rekomendasi kesesuaian lahan, detail engineering design (DED), studi kelayakan atau feasibility study, survey investigation design (SID) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Sementara Ibnu Sina, TA Bappeda Aceh, menyampaikan bahwa penyusunan KAK dilaksanakan melalui THIS (Tematik, Holistik, Integrative, Spasial) yang isinya terdiri dari halaman sampul, rangkuman eksekutif, latar belakang, tujuan, sasaran intervensi, komponen kegiatan, pendekatan dan strategi, pelaksanaan dan pemangku kepentingan, asumsi dan manajemen resiko, monitoring evaluation dan penjaminan kualitas, serta kebutuhan anggaran dan sumber daya yang diperlukan.

"Dalam penyusunan KAK harus jelas antara outcome, output, indikator dan asunsi yang terdiri dari peristiwa, kondisi atas keputusan di luar program yang diperlukan agar pencapaian outcome berkontribusi pada goal secara keseluruhan," kata Ibnu Sina.

Adapun peserta yang diundang dan hadir adalah:
1. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh,
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh,
4. Kepala Dinas Peternakan Aceh,
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh,
6. Kepala Dinas Pangan Aceh,
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh,
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh,
9. Kepala Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh,
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh,
11. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh
12. Kepala Biro Perkonomian Setda Aceh. (dewi)