Aceh Sambut Positif Kebijakan Satu Peta untuk Sumatera

Pemerintah Aceh menyambut positif kebijakan Pemerintah Pusat yang menerapkan kebijakan satu peta untuk Pulau Sumatera. Kesungguhan Pemerintah Aceh itu terlihat dari rapat koordinasi (rakor) dengan instansi terkait yang berlangsung di Bappeda Aceh, Rabu (19/6/2019).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Aceh melalui Bidang UPTB-PDGA Bappeda Aceh melaksanakan rakor dalam rangka klinik validasi rancangan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) dan survei lapangan kegiatan sinkronisasi kebijakan satu peta di Provinsi Aceh. Rakor ini di buka oleh Plt Sekretaris Daerah Aceh yang diwakili oleh Staf Ahli Pemerintah Aceh Bidang Ekonomi, IR. Iskandar Syukri, MM, MT.

Kementerian Koordinator Perekonomian selaku ketua tim percepatan kebijakan satu peta, mengagendakan tahapan percepatan kebijakan satu peta pada pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh. Kebijakan satu peta atau "One Map Policy" merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial yang diratifikasi melalui peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta 1:50.000. 

Diharapkan melalui percapaian ini akan menjamin ketersediaan data dan informasi geospasial yang akurat dan terpercaya sehingga berikutnya akan berimplikasi pada semakin meningkatnya pertumbuhan iklim investasi pembangunan di Indonesia. 

Melalui agenda rapat koordinasi ini diharapkan dapat terwujud sinergisitas yang baik antara pusat dan daerah terutama dalam mengimplementasikan serta menyusun satu peta (One Map Policy) di daerah sehingga cita-cita untuk mewujudkan informasi geospasial dari seluruh sektor pembangunan ke dalam satu peta dapat tercapai, khususnya di Provinsi Aceh dan di Indonesia pada umumnya. 

Adapun peserta yang hadir adalah:
- Para deputi, direktur, dan pejabat Kemenko Ekuin, Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria Tata Ruang, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Sekretariat Kabinet dan Badan Informasi Geospasial.

- Para kepala SKPA dan kepala Instansi vertikal.

- Para sekretaris daerah kabupaten/kota.

- Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota. (Adek)