Bappeda Aceh Gelar Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bappeda Aceh melalui bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (PEP) menyelenggarakan Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pertemuan tersebut dibuka oleh Ir. Alamsyah, MM, Kabid Pengendalian dan Pembangunan Bappeda Aceh dan selanjutnya dipandu oleh Amir Hasan, SE, Ak, M.Si, Kasubbid Evaluasi Pembangunan Bappeda Aceh.

Melalui pertemuan yang berlangsung pada Selasa (27/6/2019) tersebut diharapkan agar Bappeda kabupaten/kota memiliki persepsi yang sama dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan mempedomani Permendagri 86/2017 tentang Pelaksanaan PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Ir. Alamsyah, MM menyampaikan bahwa ada dua agenda penting dalam pertemuan tersebut, pertama adalah pembahasan hasil evaluasi terhadap Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), kedua adalah Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD).

"Hasil EKPD tersebut sangat bermanfaat kepada kualitas dokumen perencanaan daerah. Tahun lalu kita telah melakukan perencanaan pembangunan daerah terbaik yang mana provinsi dinilai oleh pusat, sedangkan kabupaten/kota dinilai oleh tim dari provinsi," kata Alamsyah.

Ada tiga substansi yang menjadi penilaian dokumen perencanaan yang baik, yaitu: (1) Capaian target perencanaan pembangunan berdasarkan indikator-indikator daerah; (2) Sinkronisasi dan konsistensi antardokumen, dan (3) Inovasi.

Alamsyah menambahkan, dalam evaluasi RKPK terdapat beberapa kendala yang dialami, antara lain adalah: (1) Pelaporan belum tepat waktu; (2) Data sulit diperoleh/tidak tepat waktu/kurang valid (terutama menyangkut tentang capaian Kinerja); (3) Belum sinkron data antar dokumen rencana (Renja-RKPD-Renstra-RPJMD), baik berupa: indikator, target, maupun nomenklatur program/kegiatan sehingga kinerja sulit dihitung; (4) Tidak ada hubungan kinerja antara antar dokumen perencanaan (Renja-RKPD-Renstra-RPJMD); (5) Penggunaan anggaran tidak dapat dihubungkan dengan kinerja perencanaan.

Amir Hasan dalam paparannya menyampaikan, dalam laporan hasil evaluasi RKPK tahun 2019 sekurang-kurangnya berisi Capaian Target Indikator Makro (IKD), Capaian Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, dan Capaian Target Belanja Program dan Kegiatan serta Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan Laporan Evaluasi RKPK 2018 sebanyak 14 Kabupaten/ Kota yaitu, Gayo Lues, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Barat, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Simeulue, Bireuen, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Pidie Jaya.
 
Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat Bappeda Kabupaten/ Kota Bidang Pengendalian dan Evaluasi seluruh Aceh. (Fadly)