Bappeda Aceh Selenggarakan Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Banda Aceh - Bappeda Aceh melalui bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (PEP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
Pertemuan tersebut dibuka oleh Ir Alamsyah, MM, Kabid Pengendalian dan Pembangunan Bappeda Aceh dan selanjutnya dipandu oleh Taufiqurrahman, SP, MM  Kasubbid Data dan Publikasi Bappeda Aceh.

Ir. Alamsyah, MM dalam sambutannya menyampaikan e-database merupakan suatu persoalan yang tidak pernah selesai untuk dibahas karena seluruh perencanaan dan dokumen perencanaan yang dibuat, baik RPJPD, RPJMD, maupun RKPD, semuanya berbasis e-data, sebagaimana disebutkan pada undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada pasal 31 bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dipertanggungjawabkan.

Begitu pula pada Undang-Undang 25 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas disebutkan bahwa data yang terkait kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah merupakan data yang wajib dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

"Maka perencanaan pembangunan daerah wajib berbasis data dan informasi yang dikelola dalam SIPD (Sistim Informasi Pembangunan Daerah, red) sehingga menjadi satu kesatuan dalam sistim pembangunan nasional, terhubung dengan informasi pemerintahan daerah serta menjadi media pembinaan umum pembangunan daerah," kata Alamsyah.

Sementara Taufiqurrahman mengatakan, saat ini memang masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SIPD. Pertama, data belum terekam dengan baik. Kedua, pergantian pengelola data. Ketiga, aplikasi SIPD masih dalam tahap penyempurnaan sampai dengan saat ini, sehingga yang harus dilakukan saat ini adalah dengan melihat kembali elemen data serta mencetak laporan.

"Oleh karena itu rakor ini bertujuan selain untuk menyamakan persepsi mengenai SIPD, juga diharapkan adanya sharing informasi yang bersifat timbal balik dari kabupaten/kota, kemudian menyepakati tindak lanjut hasil dari rakor, serta meningkatkan keterian data dalam e-database," kata Taufiqurrahman.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat Bappeda kabupaten/ kota bidang Pengendalian dan Evaluasi seluruh Aceh. (Fadly)