Finalkan RKPA 2020 dengan fokus 6 Prioritas Pembangunan

“Bappeda melakukan beberapa skema pendekatan dan beberapa tahapan penyusunan. Yakni Musrenbang RKPA untuk pembahasan DOKA, selanjutnya forum SKPA, dan kemudian rapat antara SKPA dan Pemerintah Kabupaten dan Kota”

 

 

 
Azhari Hasan,
Kepala Bappeda Aceh

Kepala Bappeda Aceh Azhari Hasan, SE, M.Si mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh memfokuskan kepada 6 prioritas pembangunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA)  yaitu:

  1. Hilirisasi Komoditas dan Peningkatan Daya Saing Produk /Jasa Unggulan
  2. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi
  3. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penurunan Risiko Bencana
  4. Pembangunan Sumberdaya Manusia
  5. Reformasi Birokrasi & Penguatan Perdamaian
  6. Penguatan Penerapan Dinul Islam dan Budaya Aceh

proses penyusunan RKPA tahun 2020 telah memasuki tahap akhir, yaitu penetapan dengan Peraturan Gubernur Aceh.

Namun sebelum RKPA ditetapkan oleh Gubernur Aceh, sambung Azhari Hasan, telah disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dilakukan evaluasi dan disempurnakan. “Setelah ada hasil penyempurnaan dari Kementerian Dalam Negeri, baru RKPA tersebut dapat ditetapkan,” semua rangkaian tersebut telah kita jalani kata Azhari Hasan.

Hal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 102. Azhari Hasan juga mengatakan bahwa dalam hal permintaan fasilitasi atau konsultasi dengan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut: (1) Surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, (2) Rancangan akhir RKPA, (3) Berita Acara kesepakatan Musrenbang RKPA, (4) Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan, (5) Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMA dan RKPA. Secara umum Kementerian Dalam Negeri meminta kepada Pemerintah Aceh agar output kegiatan dalam RKPA harus sinkron dengan outcome programnya, dengan merujuk pada capaian target RPJMA pada tahun 2020.

Lebih laanjut Azhari Hasan memaparkan bahwa dalam penyusunan RKPA 2020, Bappeda Aceh melakukan beberapa skema pendekatan dan beberapa tahapan penyusunan. Yakni Musrenbang RKPA untuk pembahasan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), selanjutnya forum SKPA, dan kemudian rapat antara SKPA dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Lalu tahapan lanutannya adalah Bappeda Aceh melakukaan telaah usulan hingga pada level ‘satuan lima’ yakni sampai pada tahap indikator keberhasilan kegiatan, serta output dan outcome yang dihasilkan. “Jadi tahun ini, kita menerapkan standar yang lebih detail,” terang Azhari Hasan.

Penyusunan RKPA 2020, sambung Azhari, semua usulan harus secara terperinci menjelaskan sasaran, dampak dan output yang dihasilkan, tidak  ada lagi anggaran yang diusulkan secara makro atau gelondongan.

Sebagai contoh, jika ada usulan kegiatan pembangunan jalan, maka itu akan dikaji oleh tim, apakah jalan tersebut dibangun pada daerah yang ada penduduknya? Kemudian apakah jalan itu dapat dijadikan akses peningkatan ekonomi warga? Apakah jalan tersebut terkoneksi dengan jalan penghubung lainnya, dan apakah akses jalan tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat. “Jadi kajian yang kita lakukan benar-benar holistik dan komprehensif,” imbuh Azhari Hasan.

Pihak Bappeda juga melakukan verifikasi penggunaan belanja pegawai seperti biaya perjalanan Dinas. “Apakah penggunaan biaya tersebut benar-benar mendukung program dan kegiatan yang diusulkan atau malah tidak singkron dengan usulan kegiatan. Nah tugas kita adalah mengsinkronkan setiap penggunaan biaya untuk mendukung program dan kegiatan yang di usul dalam RKPA 2020,” kata Azhari, menjelaskan.

Setiap usulan satu SKPA, juga harus dibarengi dengan usulan pendukung SKPA lainnya atau dengan kata lain terintegrasi. Jadi, dengan pola pendekatan pembangunan kawasan secara terintegrasi ini, pihaknya mengharapkan RKPA 2020 yang disusun lebih berkualitas. Tidak ada lagi istilah kegiatan yang dikerjakan tidak berfungsi, sawah yang dibangun tidak ada irigasi, jalan yang dibangun bahkan tidak ada penduduknya.

Namun begitu, Azhari Hasan mengharapkan, apa yang telah dirancang , dapat diikuti oleh pihak lainnya secara konsisten. Sebab, ungkap Azhari, proses penyusunan RKPA adalah salah satu tahapan dari sekian tahapan untuk menghasilkan dokumen APBA berkualitas.

“Sebuah proses yang dihasilkan dengan baik, akan memberikan dampak yang baik pula kepada masyarakat. Artinya APBA berkualitas akan menentukan  arah pembangunan Aceh ke depan yang lebih baik,” tukasnya.

Menurut Kepala Bappeda, untuk mengawal proses perencanaan RKPA tersebut, Pemerintah Aceh telah membagun sistem e-Planing dan E-Budgeting. Dalam sistem e-budgeting usulan yang di input sudah sangat rinci atau sudah langsung jadi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

“Sistem E-Budgeting ini di tuntut kita untuk mempersiapkan usulan tersebut sudah lengkap dengan data dukungnya, kalau tidak lengkap maka akan terkendala dalam dalam komponen kegiatan. Jika komponen tidak tersedia maka di proses penginputan menjadi kendala,” kata Azhari.

Selanjutnya, semua pihak, terutama unsur legislatif, harus mendukung tahapan yang telah dilakukan tersebut melalui proses politik, agar apa yang telah disusun benar-benar secara komitmen mendapatkan dukungan politik dari pihak Legislatif Aceh. [cekwat/putra]