Entaskan Daerah Rentan Pangan, Aceh Fokus Tingkatkan Akses Pangan Masyarakat

“Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan ini merupakan lanjutan dari kegiatan Desa Mandiri Pangan yang dibiayai APBN. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan tahap persiapan, penumbuhan dan pengembangan serta pemantapan.”

= = = = = =

 

UU Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa negara bertanggungjawab untuk  memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya sampai dengan perseorangan. Hal ini meliputi tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, agar setiap individu dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Agaknya, amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 di atas belum terealisasi dengan baik. Buktinya, saat ini masih ditemukan anggota masyarakat, kelompok masyarakat atau daerah tertentu yang masih tergolong dalam katagori rentan pangan. Ini “PR” yang harus diselesaikan oleh pemerintah bersama stakeholders.

Saat ini Aceh masih memiliki 31 kecamatan rentan pangan dari 289 kecamatan.  Kecatatan rentan pangan di Aceh sudah jauh menurun jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2014 yang pada saat itu Aceh masih memiliki 83 kecamatan rawan pangan.  Ini tentu saja sebuah kemajuan bagi Aceh yang sudah dapat mengurangi daerah rentan pangan secara drastis.  Keberhasilan ini tentu saja tidak lepas dari dukungan semua komponen terkait yang mendukung empat aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, distribusi, aksesibilitas dan keamanan pangan.

Dari empat aspek ketahanan pangan tersebut yang relatif menjadi penyumbang utama terhadap tingkat daerah rentan pangan di Aceh adalah aspek aksesibilitas atau keterjangkauan pangan. Keterjangkauan pangan mempresentasikan kesamaan derajat keleluasaan akses dan kontrol yang dimiliki oleh setiap individu dalam memenuhi hak pangan mereka. Prinsip ini merupakan salah satu dimensi keadilan pangan yang penting untuk diperhatikan dan menjadi kewajiban pemerintah.

Tingginya tingkat kemiskinan pada suatu daerah akan menjadi faktor penting yang menjadi indikasi daerah tersebut rentan pangan. Daerah yang miskin juga juga dicirikan dengan rendahnya akses terhadap air bersih dan listrik. Tidak jarang ditemui bahwa ada daerah yang menjadi lumbung pangan tapi masuk dalam katagori rawan pangan.

Hal tersebut dapat disebabkan karena tidak terjangkaunya harga pangan oleh masyarakat berpendapatan rendah. Pengaruh pendapatan terhadap akses pangan dapat dilihat melalui pengeluaran bahan pangan, yaitu dengan besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan. Dengan demikian stabilitas harga pangan sangat penting untuk menjamin bahwa masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pangannya.

Ketahanan pangan dalam RPJMA

Pemerintah Aceh sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017 telah berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam RPJMA. Upaya tersebut dilanjutkan melalui RPJMA 2017-2022 dengan mendorong peningkatan produksi komoditas pangan untuk menjamin ketersedian pangan bagi seluruh masyarakat Aceh dengan harga terjangkau dan stabil. Pemerintah Aceh fokus untuk mengentaskan kecamatan rentan pangan melalui berbagai program kegiatan yang seiring dengan pengurangan angka kemiskinan.

Program kegiatan untuk meningkatkan akses pangan masyarakat khususnya bagi kecamatan yang masih digolongkan ke dalam kecamatan rentan pangan, di antaranya adalah kegiatan penanganan kecamatan rawan pangan dan pengembangan kawasan mandiri pangan.  Kegiatan penanganan kecataman rawan pangan berfokus pada penyediaan bantuan bahan pangan bagi masyarakat rawan pangan.

Kegiatan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan berfokus pada pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah yang berada dalam satu kawasan yang meliputi tiga desa atau lebih. Kebijakan ketahanan pangan difokuskan kepada pemberdayaan rumah tangga dan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mengatasi masalah pangan yang dihadapi.

Petani sebagai produsen pangan, di mana pada kondisi sekarang, skala usaha tani di pedesaan dicirikan oleh usaha kecil, sehingga sulit bagi petani untuk tetap survive apabila hanya mengandalkan pada usahataninya, sehingga pendekatan pemberdayaan pola kawasan perlu dilakukan untuk terpenuhinya skala ekonomi dan efisien dalam pembinaan.

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan ini merupakan lanjutan dari kegiatan Desa Mandiri Pangan yang merupakan kegiatan yang dibiayai melalui APBN. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam Kawasan Mandiri Pangan ini dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan tahap persiapan, penumbuhan dan pengembangan serta pemantapan.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat dibina untuk dapat mengelola lumbung pangannya sehingga dapat terjamin ketersediaan pangan yang terjangkau. Hal ini karena pembangunan ketahanan pangan tingkat rumah tangga adalah meningkatnya daya beli rumah tangga melalui peningkatan pendapatannya.

Selanjutnya harga pangan menentukan daya beli masyarakat terhadap pangan, dan terdapat hubungan negatif antara keduanya. Harga yang meningkat (pada pendapatan tetap), maka daya beli menurun, dan sebaliknya apabila harga turun. Dengan demikian stabilitas harga pangan sangat penting untuk menjamin bahwa masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pangannya.

Untuk itu Pemerintah Aceh komit menjaga laju inflasi khususnya komoditas pangan strategis guna menjaga daya beli masyarakat terutama di pedesaan.  Tahun 2018 Aceh berhasil menjaga tingkat lanju inflasi pada level 2,8 persen terendah kedua di Sumatera sehingga Gubernur Aceh dianugerahi penghargaan dari Pemerintah Pasat.

Dengan demikian kebijakan ketahanan pangan Aceh yang berfokus pada peningkatan akses pada daerah rentan pangan melalui peningkatan produksi, bantuan bahan pangan, pemberdayaan masyarakat rentan pangan serta pengendalian inflasi diharapkan sisa daerah rentan pangan di Aceh dapat dientaskan dalam beberapa tahun ke depan. Semoga!