Aceh Usul Major Project Ke Ranwal Rpjmn 2020-2024

"Usulan Major Project berupa Pembangunan berbasis Kawasan adalah seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan lainya. Pengembangan semua Kawsan tersebut harus terwujud dalam bentuk hilirisasi produk komoditi unggulan Aceh berbasis  ekspor. Kemudian pembangunan Infrastruktur yang terkoneksi serta pengembangan Sumberdaya Manusia sebagai penggrak pembangunan dalam pengembangan Kawasan tersebut.

Konsep Pembangunan yang ditawarkan kepada Pemerintah tersebut adalah bertujuan mengerakkan potensi perdagangan antar daerah maupun antar negara pada jalur samudera Hindia maupun selat malaka.  Harapannya bila aktifitas tersebut dapat terwujud maka sektor basis (pertanian) bergerak ke  industrialisasi, tumbuhnya industry kreatif, tingkat kunjungan wisata meningkat, hidupnya aktifitas pelabuhan serta kegiatan ekspor-impor, dampaknya   tentu terjadi peningkatan nilai tambah dan pendapatan bagi masyarakat, dengan sendirinya permasalahan kemiskinan secara perlahan bisa kita atasi,”

Azhari Hasan SE MSi,

Kepala Bappeda Aceh

 

Kementerian Bappenas RI menyelenggarakan Rapat Awal Koordinasi Regional se-Sumatera dalam rangka mendapatkan masukan maupun usulan berbagai program dari pemerintah provinsi pada Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Acara tersebut dilaksanakan selama dua hari, 13-14 Agustus 2019 di kota Medan. Hadir pada Acera tersebut seluruh pemerintah provinsi se-Sumatera.

Delegasi Aceh dipimpin lansung oleh  Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, dengan anggota tim kepala Bappeda Aceh beserta para kepala bidang. Menurut Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan, pada kesempatan tersebut Aceh mengusung isu strategis yaitu: Aceh sebagai Destinasi Investasi dan Kegiatan Ekonomi Berbasis Ekspor di Kawasan Lautan Hindia dan Andaman, Perlindungan Hutan dan Mitigasi Bencana Aceh, Penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.

Untuk mendukung isu strategis tersebut, Pemerintah Aceh juga perlu meramu kebijakan strategis untuk menjadi kebijakan strategis nasional untuk Aceh yaitu: Pembangunan kawasan peruntukan investasi dan industri yang terhubung dengan kawasan hinterland, peningkatan produktifitas dan nilai tambah komoditas berbasis lahan (Low Carbon Development), pengurangan risiko bencana melalui penguatan sumber daya manusia dan daya dukung serta daya tampung lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana olahraga bertaraf nasional.

“Isu dan kebijakan strategis tersebut merupakan hal sangat pokok kita usulkan kepada pemerintah pusat agar dapat ditampung dalam RPJMN 2020-2024 di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin,” kata Azhari.

Usulan Major Project berupa Pembangunan berbasis Kawasan adalah seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan lainya. Pengembangan semua Kawsan tersebut harus terwujud dalam bentuk hilirisasi produk komoditi unggulan Aceh berbasis  ekspor. Kemudian pembangunan Infrastruktur yang terkoneksi serta pengembangan Sumberdaya Manusia sebagai penggrak pembangunan dalam pengembangan Kawasan tersebut.

Konsep Pembangunan yang ditawarkan kepada Pemerintah tersebut adalah bertujuan mengerakkan potensi perdagangan antar daerah maupun antar negara pada jalur samudera Hindia maupun selat malaka.  Harapannya bila aktifitas tersebut dapat terwujud maka sektor basis (pertanian) bergerak ke  industrialisasi, tumbuhnya industry kreatif, tingkat kunjungan wisata meningkat, hidupnya aktifitas pelabuhan serta kegiatan ekspor-impor, dampaknya   tentu terjadi peningkatan nilai tambah dan pendapatan bagi masyarakat, dengan sendirinya permasalahan kemiskinan secara perlahan bisa kita atasi, katanya.

Secara rinci usulan-usulan itu adalah:

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe, meliputi migas, petrokimia, logistik, agroindustri.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, meliputi aneka industri, logistik, halal industry.

Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo.

Kawasan Pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas (KSPN DTGA), meliputi wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara. 

Kawasan Agroindustri wilayah Barat Selatan (KEK Barsela).

Pengembangan Pariwisata Simeulue–Singkil (KEK Pariwisata).

Pelabuhan Kuala Langsa, termasuk aneka industri.

Kawasan Budidaya Perikanan, Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) Peureulak

Kawasan Industri Halal Food dan Agroindustri, Kawasan Industri Tamiang

Lebih lanjut Azhari Hasan juga meminta kepada pemerintah kabupaten-kota di Aceh untuk bersama-sama menyamakan suara dan menyurakan hal yang sama kepada pemerintah pusat ataupun dengan kementerian dan lembaga terkait. (aswar)