Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam RPJMA

Perencanaan jalan di Provinsi Aceh terutama diarahkan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui peningkatan aktivitas perekonomian yang menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ahrufan Galba ST, MT
 
 
Belanda meninggalkan jalur jalan pantai timur yang menghubungkan Kota Banda Aceh dengan Kota Medan sebagai jalur utama di Aceh. Sejak masa Orde Baru, jalur alternatif sepanjang pantai barat makin ditingkatkan, terutama melalui pembangunan jembatan-jembatan baru sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Sedangkan di wilayah tengah Provinsi Aceh, jalur jalan yang menjangkaunya berasal dari dua arah; satu dari Bireuen di pantai utara menuju Takengon, dan satunya lagi dari arah Sumatera Utara melalui Kotacane, berangsur-angsur terhubung di wilayah Gayo Lues.

Setelah masa reformasi mulai dipikirkan pengembangan jalan yang menghubungkan langsung wilayah pantai Utara-Timur dengan pantai Barat-Selatan Aceh, selain Jalur Sigli–Tangse–Meulaboh yang telah ada sejak masa Belanda. Jalur yang sudah mulai dibuka antara lain dari Takengon menuju Jeuram, serta Jalur Langsa–Lokop–Blangkeujeren–Blang Pidie yang dikenal sebagai jalan Ladiagalaska.

Jalur-jalur jalan terbaru yang kini terus dikembangkan diantaranya adalah jalur Jantho (Aceh Besar) - Lamno (Aceh Jaya), Jalur alternatif Lhokseumawe – Nisam – Takengon, pembuatan jalur tengah Aceh, melalui Jantho–Tangse–Takengon, serta jalur pantai utara, yakni Banda Aceh–Laweung–Sigli.

Umumnya jalan yang ada di Aceh yang menjadi alur utama barang dan jasa berada dalam status jalan nasional, dan menjadi kewenangan pemerintah Pusat. Jalur jalan lainnya yang menghubungkan kabupaten-kabupaten di Aceh berstatus jalan provinsi, namun statusnya akan ditingkatkan begitu jalur ini mulai menjadi vital, diantaranya adalah jalan Sigli – Tangse yang berubah status menjadi jalan nasional. Sedangkan jalan yang dikelola kabupaten adalah jalan yang menghubungkan kecamatan-kecamatan dalam satu kabupaten. 

Sekarang ini, melalui dana desa, pembangunan jalan-jalan yang menjadi kewenangan desa juga sudah mulai dikembangkan. Selain itu, jalan tol lintas Sumatera yang merupakan bagian investasi Proyek Belt and Road Initiative dari Pemerintah Republik Rakyat China juga sudah mulai dibangun di Provinsi Aceh.

 

Jalan & Jembatan dalam RPJMA

Panjang jalan nasional di Provinsi Aceh saat ini adalah 2.100 km. Sementara panjang jalan provinsi adalah 1.780 km. Kondisinya jalan nasional yang berkondisi baik cenderung konstan dan membaik. Untuk jalan provinsi sejak tahun 2014 cenderung naik, walaupun prosentasenya masih kecil. Prosentase jalan provinsi dalam kondisi baik, yakni yang dapat dilalui kendaraan dengan laju diatas 40 km/jam berada dikisaran 60% dan cenderung konstan.

Rasio panjang jalan dibandingkan jumlah penduduk Aceh cenderung menurun, namun ini belum tentu mengindikasikan penurunan pelayanan, karena jalan yang ada umumnya diperlebar, bukan diperpanjang. Namun jika dilihat dari segi luas wilayah Provinsi Aceh, maka meningkatnya panjang jalan mengindikasikan meningkatnya jangkauan ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolir.

Jembatan-jembatan yang dibangun untuk melengkapi jalan terus bertambah jumlahnya, apalagi dengan dibukanya jalur-jalur jalan baru di wilayah tengah Aceh. Selain itu di kawasan pesisir Aceh, jembatan-jembatan lama mulai diperlebar atau diganti dengan jembatan-jembatan baru sesuai peningkatan lalu lintasnya. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam perencanaan jalan dan jembatan di antaranya adalah belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta konektivitas antar wilayah, dan juga belum maksimalnya pemeliharaan infrastruktur.

Dalam perencanaan jangka menengah Aceh, isu-isu --baik lokal maupun nasional bahkan global-- menjadi pertimbangan. Hal ini karena sangat strategisnya wilayah Aceh dalam jalur perdagangan dunia. Perencanaan jalan di Provinsi Aceh terutama diarahkan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui peningkatan aktivitas perekonomian yang menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam visi-misi yang terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam RPJM, tujuan-tujuan utama dari pembangunan ini adalah antara lain peningkatan konektivitas antar wilayah, pengembangan kawasan cepat tumbuh berdasarkan potensi daerah, dan meningkatnya pemenuhan infrastruktur masyarakat. Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang terintegrasi, serta pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Indikator-indikator keberhasilan kinerja pembangunan jalan dan jembatan dalam RPJM Aceh di antaranya meningkatnya standar pelayanan fasilitas, meningkatnya presentasi kelancaran arus lalu lintas, menurunnya kasus kecelakaan lalu lintas, meningkatnya prosentase jalan dalam kondisi baik dan mantap, meningkatnya kondisi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, meningkatnya jumlah kawasan perkotaan baru, agropolitan, dan minapolitan (kawasan kota perikanan).

Nilai yang dianggarkan untuk perencanaan jalan dan jembatan pada tahun 2018 masih terpisah-pisah antara beberapa program. Sedangkan untuk tahun 2019 sampai 2022 difokuskan pada satu program, peningkatan prosentase jalan yang berkondisi mantap (sebagai perubahan istilah, dari istilah sebelumnya, berkondisi baik).