Ketika Mahasiswa Bahas Arah Pembangunan Aceh

“Kegiatan ini menunjukkan eksistensi mahasiswa sebagai agent of change, di mana mahasiswa adalah salah satu harapan Pemerintah Aceh agar ke depannya Aceh bisa berubah ke arah lebih baik.”

 

-- Mohd. Meidiansyah --

Kasubbid Pendanan APBA Bappeda Aceh

 

 

Sebuah terobosan dilakukan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universits Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Pada Kamis, 18 Juli 2019, para intelektual muda ini menggelar diskusi publik yang mengambil tema “Arah Pembangunan Aceh Jangka Panjang Pasca-Dana Otsus”.

Diskusi ini menghadirkan Kepala Sub Bidang Pendanan APBA Bappeda Aceh, Mohd. Meidiansyah, S.Si, MURP. Dalam paparannya, Meidiansyah menjelaskan secara detil bagaimana kronologis Aceh mendapat Dana Otsus, dimana pemerintah mengalokasikan Dana Otsus untuk Aceh untuk jangka waktu 20 tahun.

Ia memaparkan, Dana Otsus pertama kali dikucurkan pada tahun 2008. Besaran Dana Otsus untuk tahun pertama sampai kelima belas adalah 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Kemudian pada tahun kelima belas hingga kedua puluh adalah 1% dari plafon DAU nasional.

“Dalam Qanun No. 2 Tahun 2008 dana Otsus Aceh diperuntukan untuk membiayai: (i) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, (ii) Pemberdayaan ekonomi rakyat, (iii) Pengentasan kemiskinan, (iv) Pendanaan pendidikan, (v) Sosial, dan (vi) Kesehatan. Serta dialokasikan untuk pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan Penguatan Perdamaian,” papar Meidiansyah.

Dalam perkembangannya, Qanun yang mengatur penggunaan Dana Otsus sudah beberapa kali mengalami perubahan, karena dirasa selama ini belum berjalan baik serta masih banyak kelemahan yang ditemukan dalam realisasinya.

Semua ini dilakukan agar dampak dari adanya Dana Otsus lebih tepat, jelas dan relevan dengan maksud dan tujuan penggunaan dana otsus yang mempunyai daya ungkit dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan agar tercapai keselarasan serta keseimbangan pembangunan daerah lebih tepat sasaran dalam pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh tersebut.

“Dalam perkembangannya, sejak tahun 2008 sampai 2018 Aceh sudah mendapat Dana Otsus sebanyak Rp. 72,825 T yang telah tersebar pada tujuh bidang pembangunan,” ujarnya.

Meidiansyah mengatakan, berdasarkan Capaian Indikator Ekonomi Makro Aceh pada tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang positif. Seperti tingkat kemiskinan yang pada tahun 2018 berhasil ditekan pada nilai 15,68 %, dimana pada tahun 2008 mencapai 23,53 %. Pertumbuhan ekonomi juga sudah mencapai 4,61 % yang pada tahun 2008 malah tumbuh ke arah negatif -5,24 %.

Penggangguran juga sudah mencapai 6,35%, dimana pada tahun 2008 sebesar 9,56%. Pada Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan yang pada tahun 2018 mencapai 71,19 yang berarti sudah terklasifikasi tinggi, di mana pada tahun 2008 pada kisaran 70,76 dan ini hampir sama dengan rata-rata IPM provinsi di Indonesia yang mencapai 71,39.

Terkait dengan akan berkurang dan berakhirnya dana otus Perlu upaya soft-landing, yaitu alternatif kebijakan untuk keberlanjutan fiskal dan pembiayaan pembangunan menjelang penurunan dan berakhirnya Dana Otsus Aceh. “Salah satu upaya adalah mempertahankan keberlanjutan beasiswa Aceh, dengan pembentukan Dana Abadi Beasiswa Aceh (Beasiswa S1, S2, dan S3, serta beasiswa anak yatim),” tegas Meidiansyah.

Bappeda Aceh sangat mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dalam menentukan arah pembangunan Aceh ke depan. “Kegiatan ini menunjukkan eksistensi mahasiswa sebagai agent of change, di mana mahasiswa adalah salah satu harapan Pemerintah Aceh agar ke depannya Aceh bisa berubah ke arah lebih baik,” ungkap Meidi.

Ia melanjutkan, hal ini dikarenakan mahasiswa dianggap memiliki intelek yang cukup bagus dan cara berpikir yang lebih matang, sehingga diharapkan mereka dapat menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Mahasiswa juga merupakan elemen masyarakat yang diharapkan memiliki idealisme sehingga apa yang mereka lakukan murni memang karena tujuan mereka sendiri.(Khairul Ridha)