Pemerintah Aceh Buka Jejaring Tenaga Kerja ke Qatar

“Aceh mempunyai potensi tenaga kerja besar pada usia Produktif.  Di sisi lain permintaan tenaga kerja sangat tebatas hal ini disebabkan karena sektor usaha dan industri di Aceh belum berkembang secara baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Aceh melakukan kebijakan  ketenagakerjaan ke arah peningkatan kompetensi calon tenaga kerja pada usaha mandiri produktif  dan membuka hubungan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait tenaga kerja Aceh, baik ke luar daerah maupun luar negeri.”

        -- Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si --

               Kepala Bappeda Aceh

 

Dalam kunjungan kerja ke Doha Qatar, pertengahan November  2019 lalu, Kepala Bappeda Aceh Ir. Helvizal Ibrahim, M.Si, melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai pihak, dalam rangka membuka jejaring perluasan kesempatan kerja di luar negeri. Salah satunya adalah pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Qatar yang berkedudukan di Doha.

Pada kesempatan tersebut, Helvizal memaparkan mengenai kondisi ketenagakerjaan di Aceh.  Di hadapan Duta Besar Indonesia M Basri Sidehabi, Ir Helvizar merincikan bahwa jumlah angkatan kerja Aceh pada Tahun 2018 mencapai 2,35 juta orang. Jumlah tersebut terjadi penambahan sekitar 64 ribu dari tahun 2017 dengan  jumlah 2,288 juta orang.

Dari sisi pendidikan, angkatan kerja Aceh didominasi oleh tamatan SLTA dan Diploma III  dengan jumlah mencapai  905,7 ribu orang dan Selanjutnya lulusan sarjana 269,99 ribu orang. Selebihnya adalah lulusan SLTP ke bawah. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, hanya 2,203 juta yang bekerja, selebihnya tidak terserap di pasar kerja, yaitu sekitar 149 ribu orang dengan latar belakang Pendidikan SLTA.

Data ini menunjukkan bahwa Aceh mempunyai potensi tenaga kerja besar pada usia produktif. Namun di sisi lain, permintaan tenaga kerja sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena sektor usaha dan industri di Aceh belum berkembang secara baik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Aceh melakukan kebijakan ketenagakerjaan ke arah peningkatan  kompetensi calon tenaga kerja pada usaha mandiri produktif, serta membuka hubungan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait tenaga kerja Aceh, baik ke luar daerah maupun luar negeri.

Lebih lanjut Helvizar menyampaikan kepada Duta Besar bahwa tujuan tim pemerintah Aceh ke Doha adalah  untuk mencari informasi kebutuhan tenaga kerja pada dunia usaha dan dunia industry, maupun kebutuhan pekerja domestik di Qatar. Sekaligus juga melakukan penjajakan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Qatar maupun dunia usaha dan dunia industri di Qatar.

“Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar yang berada di Doha agar dapat memfasilitasi tim Pemerintah Aceh terkait agenda dimaksud,” kata Helvizar.

Duta Besar  M. Basri Sidehabi menyambut baik gagasan pemerintah Aceh ini. Dikatakan oleh M. Basri bahwa hubungan Indonesia dengan Kerajaan Qatar saat ini sangat bagus. Qatar sangat membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak di berbagai sektor, apalagi tahun 2022 Qatar adalah tuan rumah Piala Dunia, maka Qatar pun berbenah. “Ini memiliki dampak kebutuhan tenaga kerja yang besar,” kata M Basri.

Lebih lanjut Dubes menjelaskan bahwa Qatar berencana melakukan pengembangan proyek LNG dalam 5 tahun ke depan. Kemudian juga menaikkan kapasitas produksi sebesar 23 metrik ton per tahun (dari 77 mmtpa menjadi 100mmtpa).

Efeknya akan ada banyak pembangunan proyek2 industri hilir migas, sehingga diperlukannya banyak tenaga ahli migas dalam 3-7 tahun ke depan.

Selain kebutuhan tenaga ahli di industri utama migas tersebut juga akan dibutuhkan tenaga pekerja di bidang-bidang pendukung lainnya di perusahaan-perusahaan servis seperti: maintenance, logistics, shipping, konstruksi, warehousing, drilling, dan chemicals. Kemudian Dubes juga berpesan agar pencari kerja yang mau ke Qatar agar mempersiapkan kemampuan bahasa, minimal sekali bahasa Inggris.

Adapaun unsur yang melakukan kunjungan ke  Qatar untuk agenda tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda Aceh), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Lembaga Pelatihan Kerja Aceh Oil Institut Lhokseumawe, dan Perhimpunan Masyarakat Aceh yang berada di Qatar.(cekwat)