Aceh Butuh Kehadiran Industri Pengolahan

“Saat ini, sektor primer seperti pertanian dan perdagangan masih mendominasi pertumbuhan ekonomi Aceh, namun masih kurang di sektor pengolahan (manufaktur).”

 

               -- Muhammad Iqbal, STP, MM --

 Kasubbid Pengembangan Industri, Perdagangan dan Pariwisata Bappeda Aceh

 

 

Salah satu permasalahan besar dalam pembangunan Aceh adalah, pertumbuhan ekonomi yang positif, walaupun masih  di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, tapi belum banyak memberi dampak terhadap penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

“Hal ini perlu dilakukan agar dapat mendorong peningkatan produktivitas yang akan menyerap tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Muhammad Iqbal, STP, MM, Kepala Sub Bidang Pengembangan Industri, Perdagangan dan Pariwisata Bappeda Aceh kepada Tabangun Aceh, awal bulan ini.

Iqbal mamaparkan, secara teori, idealnya semakin tinggi pertumbuhan PDB atau pertumbuhan ekonomi, maka indikator kesejahteraan lainnya, seperti tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, seharusnya juga membaik. Karena, semakin banyak orang bekerja dan menghasilkan nilai tambah, semakin tinggi pendapatannya. Sehingga berujung pada berkurangnya pengangguran dan penduduk miskin serta menambah total nilai tambah atau ekonomi daerah tersebut.

Hanya saja, kata Iqbal, ada permasalahan lain dalam pertumbuhan ekonomi di Aceh. Yaitu adanya defisit perdagangan yang masih tinggi, dimana kondisi neraca perdagangan antar daerah yang mengalami defisit.

Menurut Iqbal, kondisi inilah yang menyebabkan kinerja perdagangan Aceh secara keseluruhan mengalami kontraksi. Selain itu, industri pertanian (agroindustry) dan industri pengolahan yang masih belum berkembang, di mana industri hulu maupun hilir belum berkembang dengan baik di Aceh. “Padahal bahan baku dari perkebunan cukup untuk itu, sehingga diperlukan investor luar maupun lokal untuk membangun dan mengembangkan industri tersebut,” ungkap Iqbal.

Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di Aceh saat ini masih ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan. “Saat ini, sektor primer seperti pertanian dan perdagangan masih mendominasi pertumbuhan ekonomi Aceh, namun masih kurang di sektor pengolahan (manufaktur),” jelas Iqbal.

Menurutnya, jika kopi dilakukan dengan proses berbagai variasi serta hadirnya perusahaan manufaktur, maka akan mampu memberikan dampak ekonomi yang besar. Tapi faktanya, Aceh masih kurang dalam proses pengolahan. “Karenanya perlu diimbangi dengan industri pengolahan yang baik, sehingga tidak hanya bisa mengandalkan komoditi bahan mentah, tapi juga dapat dikirim produksi dalam bentuk produk jadi yang akan meningkatkan nilai tambah,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Iqbal, kehadiran sektor industri pengolahan akan berperan penting dalam upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Aceh, khususnya untuk dibuat sebagai barang setengah jadi hingga produk jadi. “Kami meyakini hadirnya industri pengolahan komoditas di Aceh khususnya akan mampu mendongkrak perekonomian Aceh dan membuka lapangan kerja baru di daerah ini,” papar Iqbal.

Oleh sebab itu maka pada tahun 2020 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh sesuai dengan tema yaitu “Memacu Pertumbuhan Yang Berkelanjutan, Peningkatan Daya Saing SDM dan Infrastruktur Yang Terintegrasi”. Salah satu prioritasnya adalah “Hilirisasi Komoditas dan Peningkatan Daya Saing Produk/Jasa Unggulan”.

Program ini akan dimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan, di antaranya; Peningkatan Produksi Industri Pengolahan, Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Berbasis Skala Ekonomi, Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja, Penguatan Koperasi dan UKM serta BUMG, Peningkatan dan Perluasan Ekspor serta Pengembangan Industri Kreatif dan Pariwisata.

Di dalam upaya peningkatan industri pengolahan ada beberapa kebijakan yang akan dilaksakanakan. Antara lain Peningkatan industri pangan melalui Pengembangan berbagai sektor industri halal.

Seperti diketahui, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah prioritas untuk mendukung pengembangan wisata halal di Tanah Air. "Artinya, Pemerintah Pusat melalui Kemenpar akan memberikan dukungan penuh untuk mendukung pengembangan wisata halal di Aceh sehingga pengembangan wisata halal secara nasional dapat terwujud," ujar Iqbal.

Salah satu upaya mewujudkan pengembangan wisata halal tersebut adalah komitmen dari pemerintah kabupaten/kota dan gubernur untuk mewujudkan pengembangan tersebut. Menurut Iqbal, dalam kemajuan sektor pariwisata, peran serta atau komitmen pemerintah daerah sangat menentukan dalam menentukan arah kebijakan terhadap arah kemajuan pariwisata di setiap kawasan.

Aceh telah siap untuk pelaksanaan wisata halal,  tinggal industri dan destinasi yang ada mendapat sertifikat halal sehingga memberikan keyakinan bagi konsumen Muslim. "Sertifikat halal yang dimiliki setiap industri dan usaha pariwisata serta destinasi akan menjadi sebuah daya tarik bagi wisatawan Muslim mancanegara khususnya untuk berkunjung ke Aceh,” ujar Iqbal.

Tahun 2020 Peningkatan produksi industri pengolahan juga diarahkan melalui Pengembangan  industri pengolahan minyak atsiri dan pengembangan industri bahan penyegar (kakao dan kopi). “Di Aceh, sektor IKM yang juga cukup potensial di antaranya penghasil olahan kopi, makanan dan minuman, serta pengolahan minyak atsiri. Hampir tidak ada parfum yang tanpa menggunakan minyak atsiri,” papar Iqbal.

Langkah lain yang juga kan dilaksanakan adalah pengembangan kawasan dan sentra peruntukan industri melalui optimalisasi Kawasan Industri Aceh (KIA Ladong), Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Pengembangan kawsan industri baru (KI Langsa, KI Barat Selatan), dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah (SIKIM).

Pada Kawasan Industri Aceh (KIA Ladong), Pemerintah Aceh melalui PT. Pembangunan  Aceh (PEMA) akan memberikan insentif berupa bebsa biaya sewa kepada pengusaha yang akan berinvestasi di Kawasan Industri Aceh (KIA Ladong). “Salah satu kemudahan yang kita berikan kepada pengusaha yang akan berinvestasi di KIA Ladong Aceh Besar adalah bebas biaya sewa lokasi selama lima tahun. Ini juga merupakan bagian untuk mewujudkan kawasan ini sebagai pusat ekonomi Aceh di masa mendatang,” kata Iqbal.

“Kita berharap dengan insentif yang diberikan, termasuk utilitas lainnya yang akan disiapkan oleh Pemerintah Aceh, akan menjadikan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan di Aceh,” Muhammad Iqbal, STP, MM, Kepala Sub Bidang Pengembangan Industri, Perdagangan dan Pariwisata Bappeda Aceh.(Khairul Ridha)