Menuju Pembangunan Ekonomi Aceh Yang Lebih Inklusif

Menuju Pembangunan Ekonomi Aceh Yang Lebih Inklusif
Banda Aceh (7/1/2020), Bappeda Aceh bekerjasama dengan Kementerian PPN/Bappenas, serta SMERU Research Institute menyelenggarakan acara Diseminasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kyriad Muraya Hotel Banda Aceh.
Kepala Bappeda Aceh (IR. HELVIZAR, M. Si) menjelaskan pentingnya forum ini mengingat pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam proses perencanaan dan pengimplementasian dalam kebijakan pembangunan. Pembangunan ekonomi inklusif menjadi salah satu agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dengan indikator yang disebut dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Lahirnya indikator ini didasari dengan belum meratanya pembangunan ekonomi di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia yang terjebak dalam ekonomi ekslusif dengan keinginan untuk mengejar taraf perekonomian negara-negara maju dengan sedikit mengesampingkan gap ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat.  Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2019 sebesar 3.78 persen, masih berada dibawah angka capaian nasional sebesar 5,02 persen sedangkan tingkat kemiskinan Aceh sebesar 15,32 persen. Indeks pembangunan Provinsi sangat tergantung pada indeks pembangunan Kabupaten/Kota. Pencapaian keberhasilan dari sebuah pembangunan bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan menjadi berarti bila tingkat kemiskinan dan pengangguran juga ikut meningkat. Begitu juga dengan ketimpangan dan pemerataan yang tinggi ikut naik seiring dengan meningkatnya indikator pertumbuhan ekonomi. Konsep inilah yang ditawarkan dari pembangunan ekonomi inklusif, yang memotret keberhasilan dari sebuah pembangunan harus dapat dinikmati dan dirasakan oleh semua lapisan dan tingkat masyarakat.
Tujuannya adalah (1) Memfasilitasi dialog kebijakan, pertukaran informasi praktik baik, dan pengalaman antara pembuat kebijakan dengan para peneliti, pelaku pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya; (2) Menghadirkan narasumber dan pakar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendapat masukan terkait penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang inklusif di Aceh; (3) Memaparkan dan mendiskusikan temuan dan rekomendasi penelitian studi ekonomi inklusif di Aceh; (4) Mendapat masukan arah penelitian Bappenas dan SMERU di masa depan dan peningkatan manfaat temuan penelitian bagi penyusunan kebijakan di tingkat nasional yang berdampak pada kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Aceh. 
Pada acara Diseminasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif diisi oleh beberapa narasumber yaitu :
1. Staf Ahli Menetri PPN/Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan (Amalia Adininggar Widyasanti, PhD diwakili oleh Atika) dengan tema Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Aceh
2. SMERU Research Institute (Dr. Asep Suryahadi) dengan tema Studi Kasus Pembangunan Inklusif di Provinsi Aceh : Peluang dan Tantangan
3. Prof. Dr. Raja Masbat, M. Sc (Akademisi) dengan tema Strategi dan Peran Akademisi dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Aceh yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan
4. Ir. Helvizar, M. Si (Kepala Bappeda Aceh) dengan tema Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Implementasinya untuk Aceh yanng lebih Inklusif dan Berkelanjutan
Peserta terdiri dari unsur SKPA, DPRK, Bappeda Kab/Kota, Akademisi, dan Non Pemerintah. (dw)