PERENCANAAN BERKUALITAS SUATU KENISCAYAAN MENUJU APBA BERKUALITAS

KUALITAS Perencanaan yang baik merupakan keniscayaan agar target pembangunan dapat dicapai sesuai dengan harapan. perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, sehingga perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi atau forcasting. Tidak mungkin proyeksi atau forcasting  akan tepat apabila dalam prosesnya tidak didukung dengan data dan bukti yang nyata. Karena itu Kepala Bappeda Aceh Azhari Hasan menekankan pentingnya proses perencanaan yang dilandasi pada pendekatan evidence based planning dan money follow program untuk menuju perencanaan berkualitas sebagai kunci utama lahirnya APBA berkualitas.
Ada dua tahapan dalam penyusunan APBA yaitu Perencanaan dan  Penganggaran. Perencanaan merupakan domainnya Bappeda sedangkan Penganggaran merupakan domainnya Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Bappeda bertugas menyusun dokumen RPJPA, RPJMA dan RKPA. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menyusun KUA-PPAS, RKA, APBA dan DPA. Sesuai dengan Permendagri 5 Tahun 2017 mulai tahun 2019 penyusunan KUA PPAS sudah di koordinir oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, kalau tahun sebelumnya di koordinir oleh Bappeda,” terang Azhari Hasan. 
Ya, untuk lebih lengkapnya, berikut hasil wawancara Kru Tabangun Aceh dengan Kepala Bappeda Azhari Hasan, diruang kerjanya.

 

Apa yang dilakukan Bappeda Aceh guna menghasilkan APBA yang lebih baik sehingga Pembangunan yang dihasilkan juga lebih baik?

Menggapai hasil pembangunan yang  baik tentu harus diawali dengan proses perencanaan yang baik dan berkualitas. Dari 10 misi Gubernur  dan Wakil Gubenur Irwandi Nova periode 2017-2022, misi ke 9 adalah Revitalisasi Fungsi Perencanaan Daerah dengan prinsip Evidence Based Planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Manifestasi misi inilah yang menjadi pegangan kami untuk terus memaksimalkan proses perencanaan guna melahirkan APBA yang lebih baik. Sehingga prinsip Evidence Based Planning dalam pendekatan perencanaan menjadi satu keniscayaaan disamping juga penerapan pola perencanaan dan penganggaran dengan landasan Money Folow Program. Karena antara Evidence Based Planning dan Money Follow Program tersebut ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Bisa Bapak jelaskan sedikit terkait konsep Evidence Based Planning?

Salah satu prinsip ideal dalam perencanaan adalah dengan berbasis pada data atau bukti nyata tentang sebuah kondisi (evidence-based planning). Sebenarnya pendekatan  evidence based planning mencakup perhatian terhadap dua kondisi, yaitu kondisi saat ini (existing or current conditions) dan kondisi ke depan yang diharapkan (expected or desired conditions). Kondisi saat ini penting untuk diidentifikasi dan dianalisis karena menjadi titik tolak perubahan, sementara kondisi yang diharapkan penting untuk dirumuskan secara spesifik dan jelas karena menjadi target untuk dicapai atau diwujudkan.

Contoh konkritnya Pak?

Sederhananya dapat kita contohkan, misalnya Dinas Pertanian dan Perkebunan mengusulkan Cetak Sawah. Sebelum usulan itu disampaikan dinas tersebut  harus melakukan kajian (riset) terhadap  urgensi cetak sawah harus dilakukan, kondisi luas sawah saat ini, kemudian berapa luas lahan yang ingin di cetak, dimana lokasinya, status lahannya bagaimana dengan kepemilikannya, siapa pemiliknya, begaimana dengan sumber airnya atau ada tidak irigasi dilokasi tersebut, sehingga setelah dicetak lahan tersebut bisa fungsional dan kemudian sasaran (penerima manfaat) terhadap lahan tersebut, apakah  (orang miskin kah, orang kaya kah atau perusahaan), semua itu harus jelas sebelum proyek tersebut dimasukkan dalam renja SKPA.

Lalu bagaimana dengan Money Follow Program?

Sebagaimana telah diarahkan oleh pimpinan daerah kita, bahwa pengalokasian anggaran pembangunan pemerintah Aceh harus berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan Aceh sesuai dengan visi, misi dan 15 Program Unggulan Aceh Hebat sesuai dengan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Irwandi Nova periode 2017-2022. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function lagi, tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Misalnya untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi SKPA, yaitu antara lain Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pangan, Dinas Pengairan, Pertanahan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Masing-masing SKPA tersebut secara integratif  melakukan tugasnya masing-masing. Dengan demikian alokasi anggaran kepada masing-masing SKPA-SKPA tersebut tergantung kepada seberapa banyak program dan kegiatan yang harus diaksanakan untuk mendukung prioritas pembangunan kedaulatan pangan.

Kapan mereka (SKPA dan Masyarakat) mengusul Program tersebut?

Di dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sudah jelas di atur bagaimana mekanisme pengusulan program kegiatan.  Pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 (pasal 78) disebutkan proses perencanaan diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Aceh ( RKPA). Rancangan awal ini disusun sejak bulan desember dua tahun sebelum tahun rencana (n-2). Misalnya Ranwal  RKPA untuk tahun 2020 mulai disusun pada bulan desember tahun 2018. Saat inilah kita mulai mencari dan merancang perencanaan tahun 2020 yang kemudian akan didiskusikan secara lebih intens dalam forum konsultasi publik dan musrenbang untuk menampung usulan program pembangunan dari SKPA dan Masyarakat.

Selanjutnya Pak?

Kita berharap semua kita, baik itu SKPA, masyarakat serta stakeholders pembangunan lainnya, dapat memanfaatkan forum-forum tersebut secara optimal dan mengikuti semua mekanisme serta tahapan  yang sudah ditetapkan oleh peraturan dan perundangan untuk mengusulkan program dan kegiatan pembangunan.

Bagaimana dengan Usulan Masyarakat melalui DPRA?

Pendekatan perencanaan secara politik diimplementasikan melalui pokok-pokok pirkiran (pokir) lembaga legislatif. Pokok-pokok pikiran dihasilkan dari proses Reses DPRA ke daerah pemilihannya atau DAPIL masing-masing sebagai wadah untuk menjaring aspirasi masyarakat. Pokir ini kemudian diparipurnakan oleh DPRA, dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah Aceh sebelum pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) sebagai bahan masukan dari sisi politis dalam penyusunan Rancangan Awal RKPA. Pokok-pokok pikiran tersebut dimasukkan dalam e-planing.

Apakah boleh KUA-PPAS yang sudah disampaikan oleh Eksekutif ke DPRA, kemudiann mereka (DPRA) menyesuaikan kembali (mengajukan program/kegitan baru) saat pembahasan?

Hal tersebut sudah diatur dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 pasal 343, Silakan saja, asalkan kegiatan tersebut merupakan prioritas daerah ataupun nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan yang lebih tinggi setelah ditetapkan RKPA yang mengharuskan kegiatan tersebut dilaksanakan. Semua usulan kegiatan baru tersebut yang tidak tercantum dalam RKPA harus di buat BERITA ACARA  KESEPAKATAN antara DPRA dan Pemerintah Aceh dan tidak perlu merubah RKPA nya. Berita acara tersebut menjadi landasan formal untuk menampung Pokir  baru dalam dokumen KUA-PPAS. Pokir  baru tersebut akan disesuaikan kembali dalam RKPA-Perubahan tahun berjalan (2019).

Bagaimana dengan proses perencanaan tahun 2019 sudah sampai dimana tahapannya Pak?

Untuk tahun 2019, Bappeda sudah menyelesaikan semua rangkaian tersebut. Agar kita semua tau bahwa untuk tahun 2019 ini Bappeda hanya menyusun dokumen RKPA., Berbeda dengan tahun-tahun sebelumya semua selain Dokumen Perencanaan  RKPA) Bappeda juga menyusun dan mengkoordinir penyusunan dokumen KUA- PPAS. tapi mulai perencanaan APBA  tahun 2019 KUA-PPAS ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA ), sehingga Bappeda lebih fokus dalam mengawal perencanaan tahun 2020.  ini adalah amanah permendagri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelengaraan Urusan Pemerintah, itu harus kita lakasanakan jangan sampai kita menyalahinya.

Dan untuk proses penyusunan APAB 2019  saat ini sedang proses Pembahasan KUA-PPAS dengan DPRA, semoga pembahasan ini lancar dan RAPBA tahun 2019 dapat ditetapkan tepat waktu yaitu paling lambat satu bulan sebelum tahun pelaksanaan.

Oya Pak, ada juga istilah Integrasi E- Planning dan E-Budgeting, boleh sedikit Bapak jelaskan?

E-Planning  tersebut isinya adalah Dokumen  RKPA  menjadi bahan untuk penyusunan KUA-PPAS (E-Budgeting) . Jadi untuk memudahkan dalam penyusunan KUA-PPAS, maka seluruh isi e-planning ditransfer kedalam E-Budgeting  sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat selaras dalam  menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan dokumen RKPA (e-planning). “KUA-PPAS inilah yang akan dibahas dengan DPRA. Kedua Dokumen yang berbasis elektronik ini dibuat untuk memudahkan menjadi konsistensi dokumen perencanaan tersebut sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaran pemerintahan.

Terus, apa yang dilakukan Bappeda untuk perencanaan tahun 2020?

Untuk tahun 2020, Bappeda akan memulainya pada November 2018 ini, kami awali dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) dengan Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, hasil Kortekrenbang tersebut akan di follow up pada pelaksanaan pra musrebang dengan melibatkan SKPA dan Pemerintah Kabupaten/kota yang direncanakan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Maret 2019. “Tahapan selanjutnya adalah pada bulan April atau sebulan penuh, Bappeda akan menyiapkan agenda Musrenbang, lalu dilanjutkan dengan proses finalisasi Rancangan Akhir RKPA yang berlangsung bulan Mei 2019,” Bappeda menargetkan akhir bulan Mei 2019 sudah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2020. Semoga!! []