RAPAT KOORDINASI TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKP2K) ACEH

Banda Aceh, Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh  menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh di ruang rapat Kantor BAPPEDA Aceh yang dihadiri oleh Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT selaku Ketua TKP2K Aceh, Sekretaris Daerah Aceh yang diwakili oleh Staf Ahli, Kepala BAPPEDA Aceh, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Ibu Illiza Sa’aduddin Djamal beserta seluruh unsur yang tergabung dalam Tim Koordinasi tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh nomor 050/932/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh Tahun 2018-2022.

Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Plt. Gubernur Aceh. Dalam arahannya Plt. Gubernur Aceh menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan menjadi isu dan prioritas utama pembangunan Aceh 2017-2022, untuk itu Pemerintah Aceh harus menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang berbeda-beda karakteristiknya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ke depan kita harus memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus bersifat multi dimensi dan multi disiplin serta ditangani oleh multi pihak, tidak boleh lagi dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing sektor seperti yang telah berlangsung selama ini. Untuk mempercepat keberhasilan penurunan angka kemiskinan di atas, maka tidak ada pilihan lain kecuali menggulirkan program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi pada daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota, tambahnya.

Plt. Gubernur Aceh juga mengharapkan kepada semua unsur yang telah ditugaskan dalam Tim agar dapat bekerja semaksimal mungkin dan bersinergi dengan berbagai pihak yang berkaitan untuk membangun kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan. Perlu adanya kesamaan pandangan dan persepsi diantara kita semua agar terciptanya sinergisitas dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh. Pemerintah Aceh akan membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang ingin berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh. perusahaan-perusahaan besar baik BUMN maupun swasta yang beroperasi di Aceh dapat memberikan dukungannya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) ataupun Public Private Partnership (PPP).

Dalam pembukaan acara tersebut, Kepala BAPPEDA Aceh juga memaparkan kondisi kemiskinan Aceh berdasarkan publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) RI periode Maret 2018 menunjukkan Aceh mendapat predikat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera dan secara nasional Aceh berada di peringkat ke-5 termiskin. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 839 ribu orang (15,97 persen), bertambah sebanyak 10 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang jumlahnya 829 ribu orang (15,92 persen). Jika dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 33 ribu orang (16,89 persen). Selama periode September 2017 – Maret 2018, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami kenaikan, di perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen (dari 10,42 persen menjadi 10,44 persen), dan di daerah perdesaan mengalami kenaikan 0,13 persen (dari 18,36 persen menjadi 18,49 persen).

Beranjak pada kondisi tersebut, maka dua strategi utama dapat digunakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, yaitu dengan cara: (1) Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, dan (2) Meningkatkan  pendapatan penduduk miskin. mengurangi beban dapat dilakukan dengan program-program perlindungan dan jaminan sosial, sementara untuk menaikkan pendapatan dapat dilakukan dengan pembangunan ekonomi dan mata pencaharian berkelanjutan.