BEKERJALAH SESUAI ATURAN, BUKAN SUKA-SUKA

Plt Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, berkomitmen melakukan pembaharuan dalam pembangunan Aceh. Pembaharuan itu harus dimulai dari mengubah kebiasaan perencanaan pembangunan yang “suka-suka” dan “dadakan” menuju tradisi baru yang taat aturan. Keseriusan komitmen ini terlihat dari surat Plt Gubernur Aceh bertanggal 7 September 2018 kepada SKPA, dan surat bertanggal 8 September 2018 kepada bupati/wali kota se-Aceh.

Melalui dua surat itu Nova mengajak seluruh jajaran pemerintah di Aceh untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan 2020 harus tepat waktu dan bermutu sesuai prinsip eviden based planning (perencanaan berdasarkan data dan bukti) serta money follow program (pengalokasian anggaran sesuai prioritas program yang diusul).

Nova Iriansyah menargetkan APBA 2020 berkualitas dan disahkan tepat waktu. Tepat waktu yaitu harus disahkan satu bulan sebelum dimulainya tahun berjalan, atau pada November 2019. Sementara untuk mewujudkan APBA berkualitas wajib mengacu pada RPJM Aceh 2017-2022.

“Berjalan di atas aturan adalah kunci dalam penyusunan APBA. Kita harus mengubah kebiasaan yang dianggap boleh suka-suka menjadi kebiasaan baru, yaitu berbuat sesuai aturan dan perundang-undangan. Hanya dengan berbuat sesuai aturan, maka target menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi  di Aceh akan tercapai,” kata Nova.

Menyahuti kebijakan Plt Gubernur Aceh tersebut, Bappeda Aceh saat ini dalam tahapan mempersiapkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) yang akan digelar pada April 2019. Kegiatan pra-musrenbang yang sedang difokuskan saat ini adalah rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan (rakortekrenbang), baik dengan SKPA maupun dengan SKPK seluruh Aceh.

Bagaimana pandangan Plt Gubernur Aceh tentang APBA 2020? Didampingi Sekretaris Bappeda Aceh, Feriyana SH M.Hum, Kru Tabangun Aceh (TA) terdiri dariAswar LiamHasan Basri M Nur, dan fotografer Irvan melakukan wawancara khusus dengan Nova Iriansyah (NI) di kediaman pribadinya di Banda Aceh, Minggu (11/11/2011) malam.

 

Tahun 2020 merupakan tahun ke-3 kepemimpinan Irwandi–Nova untuk melanjutkan implementasi 15 program unggulan Aceh Hebat yang tertuang dalam RPJMA 2017-2022. Nah, program apa saja yang akan difokuskan pada 2020?

Yang jelas ke-15 program unggulan itu semuanya adalah prioritas. Berhubung kemampuan anggaran yang terbatas kan tidak mungkin pada 2020 kita stressing semuanya. Secara umum ke-15 program unggulan itu bisa diciutkan atau clusterisasi; ada cluster kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan. Secara garis besar ya empat itu.

 

Apakah ekonomi tidak masuk prioritas Pak?

Sebenarnya dari empat clusterisasi itu sudah pasti berdampak ekonomi. Ekonomi tidak dicluster secara khusus, tapi semuanya pasti terkait pembangunan ekonomi.

 

Bisa dijelaskan contoh program bidang kesehatan?

Yang paling penting adalah kesehatan. Dari awal kita sudah menyebutkan Aceh Sejahtera dengan JKA Plus. Mulai tahun 2019 ini kita akan memberlakukan JKA yang normatif, artinya tidak lagi full coverage, hanya untuk orang-orang kurang mampu saja. Tidak mungkin dong orang kaya dibayarin berobatnya. Orang-orang yang mampu tentu tidak pantas dibiayai secara gratis oleh negara.

Mulai 2019 JKA sudah berupa insurance. Bukan lagi jaminan kesehatan, tapi asuransi kesehatan. Margin dari pengurangan tidak full coverage itu tetap kita gunakan untuk kepentingan atau kegiatan di sektor kesehatan juga, tidak dialihkan ke kegiatan yang lain.

 

Bisa Bapak jelaskan contoh program bidang pendidikan?

Kegiatan utama lainnya yang perlu diperhatikan pada 2020 adalah pendidikan. Kita akan fokuskan pada empowerment (pemberdayaan, red) segala aspek di dunia pendidikan. Sofwarenya adalah siswa dan mahasiswa yang perlu diberikan fellowship atau beasiswa. Sofware yang lain adalah guru, pendidik, dan penyuluh yang perlu ditingkatkan kapasitasnya.

-Sementara hardware seperti sarana dan prasarana. Equipment yang paling mutlak dibutuhkan adalah komputer agar peserta didik menguasai CAT. Selama ini kan ketersediaan komputer di sekolah-sekolah sangat terbatas. Kita ingin maksimal masalah ini.

Untuk sementara prioritasnya dua dulu, kesehatan dan pendidikan. Ini bukan berarti yang lain ditinggalkan. Dengan kata lain, yang dua ini adalah fondasi, basis. Justru prioritas ini untuk menopang yang lain; menopang pertanian, menopang industri kreatif, menopang program investasi, energi, perumahan, olah raga kepemudaan sehingga akan melahirkan Aceh Meuadab.

Aceh Meuadab adalah bingkai untuk 14 program unggulan Aceh Hebat yang telah ditetapkan dalam RPJMA. Aceh Meuadab harus masuk ke semua prioritas sehingga kita dapat menuju Aceh Hebat yang madani atau civil society. Apalagi Aceh adalah satu-satunya provinsi yang menerapkan Syariat Islam.

 

Adakah hal penting lainnya?

Yang terpenting dari semua itu dan untuk menunjang agar semua ini berhasil adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintahan. Yang namanya pemerintahan tentunya termasuk lembaga legislative di dalamnya. Tidak ada gunanya program yang terukur, kuantitatif dan taat azas, kalau tidak ada trust (kepercayaan, red) dari publik.

 

Bagaimana caranya mengembalikan trust itu?

Kita harus bekerja sesuai undang-undang terutama tentang transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya clean government and good government (pemerintahan yang bersih dan baik, red). Bahkan good coverage government, artinya pemerintah yang kolaboratif. Undang-undang yang memandu kita agar berjalan di atas rel. Itu saja framenya, tidak perlu dibuat-buat yang lain.

APBA baru satu kali (2014) ditetapkan tepat waktu. Apa upaya dan harapan Bapak agar APBA 2019 dan tahun berikutnya bisa tepat waktu?

 

Ada dua aspek yang harus diperhatikan untuk APBA. Pertama, ketepatan waktu. Kedua, berkualitas atau bermutu. Pada masa-masa yang lalu dua aspek ini tidak tercapai. Menurut Undang-undang tepat waktu itu APBA harus ditetapkan satu bulan sebelum tahun berjalan. Artinya APBA 2020 harus ditetapkan pada November 2019. Ke depan kita komit pada Permendagri yang mengatur ketepatan waktu agar jangan sampai terlampaui.

Selain itu, ada aspek lain yaitu mutu atau kualitas. Ukuran kualitas untuk APBA adalah peraturan dan perundang-perundangan yang dalam hal ini harus sinkron dengan RPJMA 2017-2022. RPJMA itu adalah dokumen negara. Semua program harus konsisten dengan RPJMA. Tak perlu diimprovisasi terlalu lebarlah sehingga muncul pengadaan daster segala.

Perlu juga diingat agar semua kegiatan harus masuk melalui pintu musrenbang. Pokir-pokir (aspirasi, red) dari pihak legislatif harus masuk sebelum Musrenbang, Bahkan jika perlu harus masuk sejak satu tahun sebelumnya. Banyak usulan dari anggota legislatif yang tidak semuanya tertampung, tinggal diupdate kembali, apakah usulan tersebut masih relevan dengan kondisi kekinian dan secara aturan tidak terbentur. Nah kalau itu bisa disesuaikan tentu tidak perlu lagi repot-repot anggota DPRA mengusulnya lagi.

 

Salah satu misi Aceh Hebat dalam RPJMA adalah menerapkan pendekatan evidence based planning dalam penyusunan APBA, namun di sisi lain ia belum terbiasa bagi stakeholder termasuk SKPA dan SKPK, sehingga terasa berat karena belum didukung data yang kuat. Bagaimana kebijakan Bapak dalam menyikapi kondisi ini?

Evidence based planning pada dasarnya mencakup perhatian terhadap dua kondisi, yaitu kondisi saat ini (existing or current conditions) dan kondisi ke depan yang diharapkan (expected or desired conditions). Kondisi saat ini penting untuk diidentifikasi dan dianalisis karena menjadi titik tolak perubahan, sementara kondisi yang diharapkan penting untuk dirumuskan secara spesifik dan jelas karena menjadi target untuk dicapai atau diwujudkan.

Ciri khas evidence based planning perlu diwujudkan sesuai prinsip money follow program. Tidak ada lagi bagi rata anggaran. Kita tidak bisa menggeneralisai kinerja SKPA. Ada SKPA yang progressif, cerdas, dan kreatif. Untuk SKPA seperti ini kan tidak mungkin porsi anggarannya disamakan dengan SKPA yang tidak kreatif. Ini sifatnya kompetisi. Namun, kita mendorong untuk dibangun yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kebutuhan dan keinginan itu beda.

Evidence based planning ini berkaitan erat dengan e-planning dan e-budgetting, dan ini menjadi suatu keniscayaan. Terkadang ada kepala daerah kabupaten/kota yang belum cukup berdaya secara team work untuk masuk dalam sistem ini. Tapi pada sisi lain, tidak ada alasan untuk mengelak dari evidence based planning dan money follow program. Apalagi ini sebenarnya bukan hal baru, ia sudah diterapkan sejak 1990.

Untuk kabupaten/kota yang belum terbiasa dengan evidence based planning, Gubernur berwenang melakukan pembinaan. Sejatinya bupati/walikota menempatkan the right man on the right place. Kepala SKPK harus dipilih sosok yang tepat; cerdas, cepat tanggap, dan mampu memimpin. Salah satu cara agar ramah terhadap evidence based planning adalah dengan melakukan pelatihan para kepala SKPK.

Perlu diingat, ada konsekuensi pidana untuk setiap kesalahan perencanaan. Kalau dulu kan hanya sekedar diberi tanda bintang (*) dan tidak boleh dieksekusi. Sekarang kesalahan perencanaan bisa dipidana, sebab bisa saja terindikasi ada niat berbuat jahat. Misal niatnya mana tahu ini lolos dan sebagainya. Makanya semua harus berhati-hati.

 

Apa target Bapak pada pelaksanaan Musrenbang 2020 yang akan digelar April 2019?

Target saya agar dapat meletakkan dasar-dasar bagi pelaksanaan Musrenbang sehingga berjalan normatif yang akan menghasilkan program-program bermutu yang sesuai kebutuhan, menciptakan kebiasaan perencanaan tepat waktu, kebiasaan tidak tergoda untuk atur tender, dan kebiasaan tidak ambil fee proyek, dan sebagainya.

Target saya itu saja. Saya berharap tradisi baik ini akan menjadi legacy (warisan, red) untuk kepemimpinan pada masa-masa mendatang di Aceh. Kebiasaan ikut aturan ini harus kita kedepankan sehingga tidak ada lagi usulan program yang menyimpang dari RPJM. Ketika kita terbiasa taat azas maka pasti akan berdampak pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, inflasi, investor mau berinvestasi, dan sebagainya.

 

Musrenbang merupakan starting point dalam proses perencanaan, bukan sekedar seremonial. Nah, apa yang harus dilakukan agar pelaksanaan Musrenbang 2019 berkualitas sehingga menjadi milestone dalam penyususnan APBA 2020 yang berkualitas?

Saya percaya kapabilitas SKPA sudah memadai. Tapi terkadang kita lupa aspek teknis. Pada satu sisi kita ingin Musrenbang itu berjalan normatif, tidak sekedar seremonial, tidak simbolik. Namun, pada sisi lain, kita juga terlibat terlalu jauh mengatur hal-hal teknis.

Seharusnya kita selaku pemerintah tidak ikut mengatur hal-hal teknis, seperti mengurus tempat, kursi, ATK, foto copy, dan lain-lain yang ikut menguras energi. Harusnya kita cukup mengawal substansinya saja agar tidak terkuras pikiran, tenaga dan waktu untuk hal-hal yang dapat menyebabkan kita tidak fokus pada substansi. Ada baiknya Musrenbang ke depan dilaksanakan oleh EO yang profesional sehingga hal-hal teknis ditangani oleh EO, sementara kita fokus mengawal substansinya saja. (*)