MENGINTEGRASIKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

“Tujuan dari integrasi ini untuk menjawab tantangan dalam menjaga konsistensi hasil perencanaan yang disepakati melalui proses musrenbang, dengan proses penganggaran dan pembahasan bersama legislatif hingga menjadi APBD.”
-- Dedy Fahrian, ST, MTP --
Kabid P2SP Bappeda Aceh

Pada tahun 2017/2018, Bappeda Aceh bersama Badan Pengelola Keuangan Aceh telah mewujudkan komitmen untuk mengintegrasikan sistem informasi perencanaan (e-Rencana) dengan sistem informasi penganggaran (e-Budgeting/SIPKD). Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut “Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Aceh Tahun 2016-2017”.

Kabid P2SP Bappeda Aceh, Dedy Fahrian, ST, MTP mengatakan, konsep integrasi menggunakan datawarehouse (integrator) ini dipilih karena Pemerintah Aceh telah memiliki dua aplikasi besar dan teruji, sesuai fungsi masing-masing dalam mengawal proses perencanaan dan penganggaran.

“Tujuan dari integrasi ini tidak lain adalah untuk menjawab tantangan dalam menjaga konsistensi hasil perencanaan yang disepakati melalui proses musrenbang, dengan proses penganggaran dan pembahasan bersama legislatif hingga menjadi APBD,” ungkap Dedy.

Menurutnya, implementasi hasil pengembangan aplikasi integrasi ini diuji pada perencanaan (RKPA) dan penganggaran (PPAS/RKA) tahun anggaran 2019. Hasil kesepakatan musrenbang berupa program/tolok ukur, kegiatan/keluaran/hasil, sumber dana, dan berbagai komponen rujukan dan turunannya dalam dokumen RKPA yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh pada 29 Juni 2018, dimigrasikan langsung ke aplikasi datawarehouse (integrator).

Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Aceh dapat secara otomatis menarik (import) dan melakukan pengecekan kesesuaian data RKPA pada Application Programming Interface (API) aplikasi e-Budgeting, baik secara parsial maupun simultan, untuk memastikan referensi kode dan nomenklatur sesuai dengan database SIPKD.

Dedy Fahrian menambahkan, keberhasilan dari proses ini telah mewujudkan efisiensi waktu inputan serta konsistensi hasil kesepakatan musrenbang, sebagai acuan penyusunan PPAS dan RKA. Sehingga SKPA hanya perlu menginput rincian jenis belanja dan turunannya sesuai Standar Biaya Umum (SBU) pada proses penganggaran.

“Setelah dokumen PPAS, RKA dan DPA selesai dan ditetapkan, maka database ketiganya dimigrasikan kembali secara otomatis ke aplikasi datawarehouse,” kata Dedy.

Dokumen-dokumen itu selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menyusun berbagai analisis perencanaan dan penganggaran, serta sebagai referensi database jika dilakukan rencana perubahan APBA dengan mekanisme kerja yang sama pada proses APBA murni. “Jika diintegrasikan, data perencanaan dan penganggaran pada integrator ini juga dapat digunakan oleh aplikasi-aplikasi lainnya, seperti aplikasi pengadaan, aplikasi e-monev, dan lainnya,” pungkas Dedy Fahrian.(cek wat)