BUAT BERITA ACARA JIKA KUA-PPAS YANG DISEPAKATI TIDAK SAMA DENGAN RKPA

“Kesepakatan itu boleh jadi memang terjadi kesepakatan. Atau, bisa jadi sepakat untuk tidak sepakat. Kalau pun terjadi ketidaksepakatan dalam pembahasan KUA-PPAS namun berita acara tetap diperlukan,”
- Dr Mohd Ardian NV -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada/Pergub) menjadi dasar dalam penyusunan  Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Artinya, isi KUA-PPAS yang diajukan Gubernur kepada DPRA berisi RKPA.
“Ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 149. Disebutkan bahwa dasar penyusunan KUA-PPAS itu adalah RKPD yang telah ditetapkan oleh gubernur melalui Perkada,” ungkap Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri, Dr. Mohd Ardian NV, kepada Tabangun Aceh, Rabu (12/9), di Jakarta.
Dikatakan, pihak DPRA dibenarkan melakukan penyesuaian terhadap KUA-PPAS yang diajukan oleh gubernur. Ada beberapa ketentuan yang membuka celah bagi DPRA untuk mengoreksi KUA-PPAS.
“Boleh dilakukan penyesuaian karena belum sesuai dengan prioritas daerah, ada kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, atau ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi setelah RKPA ditetapkan, hal tersebut diatur dalam pasal 343 Permendagri 86 Tahun 2017” rinci Ardian.
Dia menambahkan, semua kegiatan baru yang disesuaikan saat pembahasan KUA-PPAS dan belum tertera dalam RKPA harus dibuat berita acara kesepakatan kedua pihak yaitu gubernur dengan ketua DPRA. Dalam hal ini tidak perlu mengubah RKPA.
“Kesepakatan itu boleh jadi memang terjadi kesepakatan. Atau, bisa jadi sepakat untuk tidak sepakat. Kalau pun terjadi ketidaksepakatan dalam pembahasan KUA-PPAS namun berita acara tetap diperlukan,” katanya.
Terhadap semua kegiatan baru yang disesuaikan saat pembahasan KUA-PPAS dan belum tertera dalam RKPA yang telah dibuat berita acaranya perlu disesuaikan kembali dalam RKPA pada saat tahun berjalan jika ada agenda perubahan (APBA-P).
Semua dokumen perlu disesuaikan lagi. Artinya KUA-PPAS tersebut diperbolehkan untuk diubah dengan DPRA saat pembahasan asal memenuhi ketentuan tersebut di atas,” demikian Dr. Ardian. [cekwat]