PENTINGNYA PROFESIONALITAS DALAM PEMBAHASAN APBA 2019

“Sebenarnya ini adalah sebuah pekerjaan yang sudah ada protapnya, hanya menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan setiap tahunnya. Namun disayangkan pembahasannya selalu molor, dan dampaknya bisa menghambat pembangunan yang dibutuhkan rakyat.”
-- Prof Dr Farid Wajdi MA --
Guru Besar UIN Ar-Raniry

Kekhawatiran akan molornya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019, kini mulai dirasakan banyak pihak. Pasalnya hingga akhir September 2018 dinilai pembahasan masih belum menunjukkan perkembangan yang baik. Fenomena ini merupakan pengulangan atas dinamika pengesahan APBA tahun-tahun sebelumnya.

Dalam 10 tahun terakhir, misalnya, tercatat hanya satu kali APBA dapat disahkan sebelum tahun anggaran berjalan. Itu terjadi saat pengesahan APBA 2014, Di mana RAPBA dapat disetujui menjadi APBA pada 20 Desember 2013.

Di luar itu baik sebelum atau sesudahnya selalu saja pengesahan APBA melewati limit waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

APBA 2015 misalnya baru disahkan pada 31 Januari 2015. Demikian juga dengan APBA 2016 yang baru disahkan pada 30 Januari 2016. Begitu pun dengan APBA 2017 yang pengesahannya juga dilakukan pada 30 Januari 2017.

Bahkan APBA 2018 disahkan ditenggat waktu yakni Februari 2018 dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Prof Dr Farid Wajdi MA, mengaku cemas melihat fenomena pengesahan APBA yang selalu terlambat. Rektor UIN Ar-Raniry pada periode 2014-2018 ini, mengatakan keterlambatan pengesahan APBA merupakan keterlambatan pembangunan yang terjadi di Aceh.

“Sebenarnya ini adalah sebuah pekerjaan yang sudah ada protapnya, hanya menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan setiap tahunnya. Namun disayangkan pembahasannya selalu molor, dan dampaknya bisa menghambat pembangunan yang dibutuhkan rakyat,” ujar Farid Wajdi.

Bisa dibayangkan, sebut Farid Wajdi, jika pembahasan APBA molor, maka akan banyak program pembangunan yang ‘tersandera’ oleh keegoisan eksekutif dan legislatif. “Disarankan memang semua pihak harus benar-benar memerioritaskan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik semata. Jika pembangunan tidak berjalan dengan baik, maka pemerintah akan malu di hadapan masyarakat, karena tidak bisa menepati janji-janji pembangunannya,” katanya.

Sangat diharapkan kerja nyata dan profesional eksekutif dan legislatif, sebut Farid, dalam menjalankan semua tugas dan fungsi masing-masing, sehingga pembahasan APBA 2019 tidak molor lagi.(Yayan)