LOKAKARYA DAN WORKSHOP PENGUATAN KELITBANGAN ACEH

Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan realisasi pembangunan di sisa 10 tahun terakhir dukungan dana otonomi khusus Aceh menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Aceh (RPJMA). Selaras dengan itu dukungan penguatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk peningkatan kualitas kebijakan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Semangat memperbaiki kualitas kebijakan ini juga sejalan dengan misi pemerintah Aceh dalam revitalisasi fungsi perencanaan dengan prinsip evidence based planning. Melalui prinsip ini perencanaan harus didukung dengan bukti dan data yang kuat. Menyahuti pentingnya peningkatan kualitas kebijakan pembangunan dan dukungan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang), Bidang Litbang Bappeda Aceh melakukan kegiatan lokakarya dan workshop penguatan kelitbangan Aceh di Banda Aceh (Rabu, 21 November 2018).

Kepala Bappeda Aceh diwakili sekretaris Bappeda Feriyana saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan fungsi penting litbang dalam perencanaan, dimana perlunya perencanaaan dengan dukungan data dan fakta sehingga akan memberikan kontribusi dalam tata kelola peningkatan dan pengembangan daerah untuk inovasi yang kemudian menjadi kebijakan publik. Lebih jauh dijelaskan, Bappeda Aceh saat ini melaksakan 2 agenda kegiatan dalam koridor tugas dan fungsi Bappeda sebagai badan perencana pembangunan daerah dan juga tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan sebagai jajaran dalam organisasi Bappeda.

Adapun agenda pertama upaya untuk penguatan sistim kelitbangan dengan menyusun dokumen kebijakan strategis (jakstra) kelitbangan Aceh (2017-2022). Dokumen ini akan menjadi dasar dalam menyusun “riset disain” tahunan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja pembangunan Aceh (RKPA) hingga 5 tahun mendatang serta mengidentifikasi strategi penyelesaian sejumlah isu terkait data, jejaring kerjasama, pendanaan, dan advokasi penelitian untuk menjadi kebijakan.

Agenda kedua menyusun standard operating procedure (SOP) kelitbangan Bappeda Aceh. SOP ini diharapkan menjadi instrument pengarah kegiatan kelitbangan Bappeda untuk mencapai sejumlah indikator kinerja kelitbangan. Selain itu SOP dapat memastikan keterlibatan banyak pihak dalam agenda riset daerah. Hal ini dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga integrasi penelitian ke kebijakan pembangunan.

Koordinator sub nasional Knowledge Sector Initiative (KSI) Budi Bahroelim pada kegiatan tersebut menjelaskan program kerjasama bilateral Indonesia dan Australia bekerjasama dengan Bappenas salah satunya di bidang pengetahuan. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kebijakan publik yang lebih baik dan mendukung lembaga – lembaga menghasilkan riset berkualitas dalam menyusun kebijakan untuk pertumbuhan yang setara di Indonesia.