Tugas & Fungsi

Kepala Badan

  1. Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
  2. Kepala Badan mempunyai tugas mengkoordinir tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) serta membina Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
  3. Kepala Badan mempunyai fungsi :
    • Pelaksana urusan ketatausahaan Badan;
    • Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
    • Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Perencanaan dan Pembangunan Aceh;
    • Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan serta membina Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
    • Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
    • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
    • Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh;
    • Pelaksanaan koordinasi dengan SKPA dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan di Aceh;
    • Pembinaan UPTB; dan
    • Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sekretariat

  1. Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
  3. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program.
  4. Sekretariat mempunyai fungsi : 
  • Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan; 
  • Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
  • Pengelolaan administrasi keuangan; 
  • Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Sekretariat, terdiri dari :
  • Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler
  • Sub Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian seperti menyiapkan administrasi pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, Askes, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), tindakan disiplin dan masa persiapan Pensiun serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
  • Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  1. Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK)

  1. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang ketahanan pangan, pengembangan industri perdagangan dan pariwisata, pengembangan keuangan daerah dan investasi.
  2. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tekhnis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.
  4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
  • Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan urusan pembangunan di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, keruangan daerah, penanaman modal, zakat, infaq dan sadaqah;
  • Sub Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  • Sub Bidang Pengembangan Industri, Perdangangan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
  • Sub Bidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan keuangan daerah, perizinan dan penanaman modal, urusan zakat, infaq dan sadaqah;
  1. Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab  kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP)

  1. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan infrastruktur, iptek, energi, pengembangan sumber daya, penataan wilayah dan kerjasama pembangunan.
  2. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  3. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.
  4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
  • Penyiapan bahan perumusan perencanaan pembangunan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
  • Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
  • Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
  • Pelaksanaan koordinasi kerjasama pembangunan antar kabupaten/kota dan antar propinsi;
  • Pelaksanaan analisis permasalahan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pengairan, permukiman, lingkungan hidup, penataan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana;
  • Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  • Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah, perumahan, permukiman perhubungan darat, laut, udara dan angkutan sungai, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan telematika;
  • Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan bahan perumusan perencanaan pengembangan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan;
  • Sub Bidang pengembangan sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sumber daya alam, mineral, energi, lingkungan hidup, kelautan dan pengairan
  1. Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab  kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia (P2KSDM)

  1. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan kualitas SDM, keistimewaan Aceh, kebudayaan, pariwisata, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.
  2. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  3. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kualitas SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.
  4. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM mempunyai fungsi :
  • Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial dan kelembagaan meliputi agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyaratakat, perempuan, perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
  • Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan di bidang agama, sumber daya manusia, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
  • Pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan yang berkaitan dengan di bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
  • Pengembangan analisis dan kebijaksanaan di bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
  • Pelaksanaan analisis permasalahan sumber daya manusia, sosial dan kelembagaan di bidang agama, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, adat-istiadat, seni, kelembagaan, pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
  • Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM, terdiri dari :
  • Sub Bidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan dayah, agama, adat-istiadat, seni, pemuda dan olahraga;
  • Sub Bidang Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kesatuan Bangsa  mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kelembagaan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban, dan penguatan perdamaian.
  1. Masing – masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan SDM sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bidang Penelitian dan Pengembangan

  1. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan membantu kepala Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Litbang daerah;
  2. Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPA dan lembaga yang berkompeten terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait permasalahan sebagai berikut:
    • Melakukan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi berbagai regulasi dan kebijakan;
    • Mengkaji isu-isu strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik;
    • Melakukan kegiatan bidang sesuai prioritas daerah dan kebutuhan SKPA berdasarkan RPJMA, RPJMN dan isu-isu prioritas lainnya;
    • Melakukan kajian dan inovasi terhadap implementasi regulasi/kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
    • Melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dan holistik terhadap Pemerintah Daerah;
  3. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  • Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Litbang di daerah;
  • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Litbang daerah;
  • Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Litbang Daerah;
  • Pelaksanaan Pengkajian Program Pembangunan di daerah;
  • Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bappeda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
  • Sub Bidang Ekonomi Dan Insfrastruktur mempunyai tugas melaksanakan  penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi  dan insfrastruktur yang memyelenggarakan tugas dalam hal: 
    • Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan Infrastruktur;
    • Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan insfrastruktur;
    • Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
    • Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
    • Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daeraah di bidang ekonomi dan insfrastruktur.
  • Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan pemerintahan. Subbid sosial budaya dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    • Penyiapan bahan penyusunan kebijkan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di Subbid sosial budaya dan Pemerintahan;
    • Penyiapan bahan pelaksaanaan penelitian dan pengembangan di Subbid sosial budaya dan Pemerintahan;
    • Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di Subbid sosial budaya dan Pemerintahan;
    • Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Subbid sosial budaya dan Pemerintahan;
    • Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di Subbid sosial budaya dan Pemerintahan;
    • Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
    • Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
  • Sub Bidang Pengembangan Inovasi mempunyai tugas:
    • Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan tekhnologi;
    • Penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sosialisasi dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  1. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

  1. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah unsur pelaksana tekhnis di bidang data, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Aceh;
  2. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Penyediaan Data/informasi, koordinasi  pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Aceh;
  3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:
    • Penyediaan Data dan Informasi untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Aceh;
    • Koordinasi Pengendalian Rencana Pembangunan Aceh;
    • Koodinasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Aceh.
  4. Sub Bidang Data mempunyai tugas yaitu:
    • Menyediakan dan mengelola Data dan Informasi terkait penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Aceh;
    • Melakukan koordinasi pembinaan dan pelatihan teknis  bagi Kabupaten/Kota dalam mengelola data dan informasi terkait penyusunan dan evaluasi;
    • Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lainnya berkaitan dengan penyajian data dan informasi rencana pembangunan daerah.
  5. Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan, bertugas:
    • Melakukan Pemantauan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Aceh;
    • Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian konsultasi, verifikasi dan evaluasi terhadap Rancangan/Perubahan Qanun Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.
  6. Sub Bidang Evaluasi Rencana Pembangunan, bertugas:
    • Menyiapkan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Aceh;
    • Melakukan koordinasi pembinaan dan pelatihan teknis  bagi Kabupaten/Kota dalam melakukan evaluasi hasil rencana pembangunan.

Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan

  1. Bidang  program dan pendanaan pembangunan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang program dan pendanaan pembangunan. Bidang program dan pendanaan pembangunan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Aceh
  2. Bidang  program dan pendanaan pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, kerjasama pembangunan, menyusun dokumen perencanaan daerah dan rencana program lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Aceh serta pendanaan pembangunan daerah
  3. Bidang  Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi:
    • Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi perencanaan dan pendanaan pembangunan;
    • Penyusunan rencana dan program kerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    • Melakukan kerjasama pembangunan antar lembaga, wilayah, regional dan multilateral;
    • Menyiapkan bahan peraturan, perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan pelaporan kegiatan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  4. Bidan Program dan pendanaan Pembangunan terdiri dari:
    • Sub Bidang Pendanaan APBA mempunyai tugas:
      • Membantu Kepala bidang dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun rencana kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang dan rencana anggaran pendapatan belanja yang bersumber dari APBA;
      • Menghimpun, mensosialisasi dan mempersiapkan bahan peraturan, perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi;
      • Mensosialisasikan dokumen perencanaan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
      • Melakukan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja Pendanaan yang bersumber dari APBA dan Kerjasama Pembangunan;
      • Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah berbasis online;
      • Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    • Sub Bidang Pendanaan Non APBA dan Kerjasama Pembangunan, mempunyai tugas:
      • Membantu Kepala bidang dalam melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang dan rencana anggaran pendapatan belanja yang bersumber dari APBN;
      • Melaksanakan kerjasama pembangunan antar lembaga, wilayah, Regional dan Multilateral;
      • Melakukan pemantauan, pengendalian dan pelaporan kinerja Pendanaan Non APBA dan Kerjasama Pembangunan;
      • Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
    • Sub Bidang Penyusunan Program Dan Pelaporan, mempunyai tugas :
      • Membantu Kepala bidang dalam menyusun rencana kerja tahunan, rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Aceh;
      • Mengelola data dan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Aceh;
      • Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.