Thursday, April 17, 2014
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Visi-Misi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh Kedepan Dalam RPJM Aceh 2012-2017

Banda Aceh-Senin (02/07/12), Setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh terpilih periode Tahun 2012-2017 pada tanggal 25 Juni 2012 yang lalu, untuk membangun Aceh kedepan pemimpin yang telah diberikan amanah harus bertanggungjawab mewujudkan cita-cita ini melalui implementasi sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penyampaian Visi dan Misi Gubenur/Wakil Gubernur Aceh Periode 2012-2017 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh berlangsung di Aula Kantor BAPPEDA Aceh yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh (Zaini Abdullah-Muzakir Manaf), Ketua DPRA, Tim Pansus VIII, Sekda Aceh, Para Asisten Sekda dan Staf Ahli, Sekda Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Seluruh SKPA, serta Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh. Acara yang diawali dengan laporan oleh Kepala Bappeda Aceh, Ir. Iskandar, M.Sc, menyampaikan bahwa sesuai visi pembangunan Aceh 2017-2017 yaitu Aceh yang bermartabat, sejahtera berkeadilan dan mandiri berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki.

”Acara hari ini merupakan acara yang sangat penting dalam rangka mewujudkan implementasi visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017 kedalam RPJMA 2012-2017 (medium term planning of Aceh 2012 -2017) yang menjadi tugas Pemerintah Aceh yang dikoordinir oleh Bappeda Aceh”, lanjutnya.

Dalam laporannya, Iskandar menegaskan bahwa sesuai UU nomor 25 tahun 2004, UU nomor 11 tahun 2006, PP nomor 8 tahun 2008 serta Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mengamanatkan bahwa visi misi kepala daerah dijabarkan dalam RPJMD paling lambat 6 bulan setelah pelantikan namun Pemerintah Aceh dan DPRA siap menyelesaikan hanya 3 bulan untuk menjadi Qanun RPJMA. RPJMA 2012-2017 yang nantinya ditetapkan dengan Qanun Aceh merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang merupakan wujud implementasi untuk pencapaian tujuan program dan kegiatan pembangunan Aceh setiap tahunnya.  

“Fokus utama pembangunan Aceh adalah pemberdayaan ekonomi rakyat di pedesaan dan pesisir dengan dukungan utama pembangunan konektivitas prasarana jalan, transportasi, irigasi, perumahan, air minum dan sanitasi lingkungan, listrik, aspek mutu pendidikan dan mutu peningkatan sekolah kejuruan dan vocational training, kesehatan dalam rangka pencapaian target MDGs 2015,  aparatur Pemerintah Aceh yang lebih profesional, efisien yang sesuai dengan nilai-nilai dinul islam dan kebudayaan Aceh. Pencapaian ini bisa dilakukan apabila adanya integrasi satu sistem yaitu e-planning (planning and budgeting) yang sekarang ini terus dikembangkan oleh Bappeda Aceh seperti model Aceh Donor Coordination Forum (ADCF) yang telah dilaksanakan dan dikembangkan oleh negara-negara European Union (EU), AS dan Australia”, tambahnya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan arahan serta penyampaian visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017 oleh Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah. Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah “Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki”. Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Aceh sebagai berikut : 

  1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi;
  2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai dinul islam di semua sektor kehidupan masyarakat;
  3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas SDM;
  4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan; serta
  5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA. 

Mengakhiri arahannya, Gubernur Aceh menegaskan bahwa mengingat pentingnya dokumen RPJMA sebagai landasan pelaksanaan program pembangunan di Aceh maka Pemerintah Aceh harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : RPJMA 2012-2017 harus selesai dan ditetapkan dengan Qanun paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, Bappeda Aceh selaku koordinator dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk segera melakukan koordinasi serta membentuk tim penyusun RPJMA 2012-2017 yang ditetapkan dengan SK Gubernur Aceh, Percepatan penyelesaian penetapan Qanun tentang RPJPA 2005-2025, Qanun RTRWA 2010-2030, sebagai  landasan untuk dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, kepada seluruh SKPA dan instansi vertikal agar usulan perencanaan harus dibahas dalam satu atap yaitu Bappeda Aceh, dan SKPA agar bekerja secara sungguh-sungguh dan membantu kelancaran penyusunan dokumen tersebut sehingga semua program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya visi dan misi dapat diimplementasikan. 

Office: Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No.26 Banda Aceh kodepos 23121
Telepon: (0651) 21440 Fax: (0651) 33654 Email: Bappeda[at]acehprov.go.id
Copyright © 2010 Bappeda Aceh. All right reserved.
 

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (Connection timed out) in /var/www/virtual/bappeda.acehprov.go.id/htdocs/v2/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (Connection timed out) in /var/www/virtual/bappeda.acehprov.go.id/htdocs/v2/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.130:43 (Connection timed out) in /var/www/virtual/bappeda.acehprov.go.id/htdocs/v2/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1038

Login Form