Bicara Kedaulatan Pangan, Banyak Hal yang Perlu Dibangun

“Kegiatan jajaran Kodam Iskandar Muda hari ini yang mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif, patut dicontoh dan mendapat dukungan dari pemerintah.”

-- Asrizal H Asnawi --

Wakil Ketua Komisi IV DPRA  

 

Wakil Ketua Komisi IV DPRA, Asrizal H Asnawi berpendapat masih sangat banyak hal yang perlu dibenahi dan direncanakan untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan Aceh maupun nasional. Tidak hanya tentang peningkatan produksi dan intensifikasi tanaman pangan, tapi juga perlu penyiapan prasarana dan sarana pendukung.

“Jika ingin ketahanan pangan bisa terus berlanjut, maka sarana dan prasarana harus sudah dibangun jauh hari sebelumnya,” kata Asrizal H Asnawi kepada Tabangun Aceh, di Banda Aceh, Sabtu (15/6/2019).

Asrizal menyebut, sarana dan prasarana yang perlu disiapkan secara baik antara lain, membangun waduk, bendungan irigasi, embung, menambah jumlah areal sawah irigasi teknis, membangun laboratorium pengembangan bibit padi, jagung, kedelai, kentang, sagu, ubi rambat, ubi kayu, dan tanaman yang unggul dan produktif.

Kemudian menyediakan pupuk murah berkualitas tinggi dan obat pembasmi hama kepada petani. Kemudian menyediakan alat mekanisasi pertanian untuk mengolah tanah, seperti hand traktor, traktor, mesin tanam padi, mesin potong padi, mesin pengering padi, jagung, kedelai, dan pengilingan beras moderen.

Selanjutnya menyediakan kredit program tanam padi, jagung, kedelai, dan tanaman produktif lainnya kepada petani dengan bunga rendah. Setelah itu, pemerintah harus bisa menjamin harga gabah tetap stabil pada saat musim panen raya dan siap membelinya ketika harga gabah petani murah. Dalam hal ini Pemerintah Aceh harus menjalin komunikasi secara intensif dengan pihak Bulog selaku lembaga ketahanan pangan.

“Kegiatan jajaran Kodam Iskandar Muda hari ini yang mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif, patut dicontoh dan mendapat dukungan dari pemerintah,” kata Asrizal.

 

Alokasi Anggaran yang Cukup

Asrizal juga mengkritisi keberpihakan kepala daerah di Aceh yang fokus membangun kedaulatan pangan. Menurutnya, sangat sedikit kepala daerah di Aceh yang mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sektor pertanian.

“Sekarang saya mau tanya, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, berapa banyak yang memfokuskan pembangunannya untuk sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan serta lingkungan hidup?  Pasti jumlahnya sangat minim,” ujar Asrizal.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyayangkan masih terjadinya lonjakan harga bahan pangan dan hasil pertanian setiap menjelang bulan puasa dan lebaran Idul Fitri. Menurutnya, kondisi ini membuat masyarakat golongan menengah ke bawah kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok tersebut.

“Misalnya bawang merah, bawang putih, cabe merah, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, harganya selalu melambung saat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Kenapa ini terjadi? Jawabnya sangat mudah, akibat suplainya rendah, permintaannya tinggi, sehingga harganya pun melambung,” kata dia.

Padahal, lanjut Asrizal, sebagai negara agraris, Indonesia tidak lagi pantas mengimpor bawang putih dari Cina, atau pun beras dari Thailand dan Vietnam. “Menurut saya, kondisi ini terjadi karena kita tidak membuat program perencanaan pembangunan ketahanan pangan yang benar dan berkelanjutan, baik untuk jangka panjang, menengah maupun jangka pendek,” papar anggota DPRA dari Langsa dan Aceh Tamiang ini.

Mencari Akar Masalah

Asrizal mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh jajaran Pemerintah Aceh dalam membangun kedaulatan pangan. Langkah paling dasar yang harus dilakukan adalah mencari akar masalahnya sehingga bisa ditangani. “Misalnya masalah lahan pangan yang sudah mulai menurun arealnya, air, bibit, sistem penanaman, upaya produksinya, penampungan hasil panen, sampai kepada distribusinya ke pasar bagaimana? Itu harus dicari dan digali,” ujarnya.

Langkah selanjutnya adalah mendorong keberpihakan perbankan di Aceh terhadap sektor petanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan usaha Industri mikro, kecil dan menengah (IMKM) yang bergerak di sektor industri pangan dan penggilingan beras.

Di Sumut, kata Asrizal, setiap menjelang panen raya, Bank Sumut meminjamkan dana sampai puluhan miliar kepada penggilingan padi untuk membeli gabah dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar penggilingan padi di sana bisa membeli gabah petani dalam jumlah yang besar, sehingga bisa diolah gabahnya tiga sampai enam bulan kerja.

Menurut dia, hal ini pula yang membuat gabah dari Aceh mengalir ke Sumut. Karena pengusaha penggilingan padi di Sumut, berani membeli gabah hasil panen petani padi di Aceh, di atas harga beli Bulog.

“Itu antara lain masalah yang kita hadapi. Sekarang kita harus bersama-sama mencari solusi dan melakukan kerja nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan di Aceh, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh, khususnya para petani dan nelayan,” pungkas Asrizal H Asnawi.(heri hamzah)