Kepala Bappeda Aceh Buka Rakorlitbang 2020

Kamis 18 Juni 2020 bertempar di Aula Kantor Bappeda Aceh, Bapak Ir. Helvizar, M.Si selaku Kepala Bappeda Aceh membuka Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan dengan tema "Reformulasi Penelitian dan Pengembangan untuk Memperkuat Penyiapan Tatanan Normal Baru yang Produktif dan Aman COVID-19". Rakorlitbang 2020 ini di hadiri oleh unsur SKPA, Instansi Vertikal, Akademisi dan unsur Kelitbangan Kab/Kota yang disiarkan melalui zoom meeting. Serta seluruh pejabat struktural dan staf Bidang Litbang Bappeda Aceh. Narasumber pada Rakorlitbang 2020 ini meghadirkan Ketua IDI Aceh Dr. dr. Safrizal Rahman, M.Kes, SpOT , Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh Dr. Ir. Ema Alemina, MP, Plt Kepala BPP Kemendes PDTT dan Ka. Pusat Inovasi BPP Kemdagri.

Dalam paparanya Kepala Bappeda Aceh, Ir. Helvizar, M.Si menyatakan perluhnya untuk mereview kebijakan Penelitian dan Pengembangan sesuai RPJMA 2017-2022 dengan memahami Perubahan Tatanan Sosial dan Ekonomi di Berbagai Wilayah Akibat Pandemi Covid 19 dan mengkaji kebijakan Pemerintah dan  Pemerintah Daerah dalam merespon kejadian luar biasa pandemi global Covid 19 dan finalnya menyusun kembali (Reformulasi) Rencana  Penelitian dan Pengembangan sebagai respon terhadap pandemi global Covid 19.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh Dr. Ir. Ema Alemina, MP dalam rakor litbang ini menyampaikan bahwa perlunya kebijakan strategis Litbang Bappeda yang mengacu kepada Rencana Induk Kelitbangan Kemendagri, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 dan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024 serta kebijakan pembangunan daerah, diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2012-2032, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, Renstra Bappeda Aceh, dan SOP Litbang Bappeda Aceh

Dilanjutkan Dr. Ema Alemina Kebijakan Strategis (Jakstra) Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh 2017-2022 meliputi ekonomi dan sumber daya, lingkungan hidup dan kebencanaan, kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, tata kelola dan pelayanan publik, dimana adaptasi terhadap perkembangan kondisi saat ini sangat diperluhkan guna untuk mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat kemunduran ekonomi dan krisis pangan yang disebabkan oleh pandemi Covid 19. Dalam hal ini Pemerintah Aceh melakukan penyesuaian terhadap tema RKPA 2021 menjadi pemulihan ketahanan ekonomi dengan fokus pengembangan agroindustri, pemberdayaan umkm, peningkatan ketahanan pangan dan optimalisasi pelayanan kesehatan dengan empat prioritas dalam RKPA 2021 meliputi pemulihan agroindustri dan pemberdayaan UMKM, peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, dan optimalisasi pelayanan kesehatan.

Rapat koordinasi yang berlangsung sehari ini juga menghadirkan pembicara dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Balilatfo, Kemendesa dengan judul Covid-19 Refocusing Penggunaan Dana Desa sebagai Alternatif untuk Ketahanan Pangan, dimana dari 2015 hingga tahun 2019 tercatat realisasi Dana Desa sebesar 257,19 T Rupiah, angka yang cukup besar yang bila dimanfaatkan dengan baik akan sangat membantu program ketahanan pangan terutama dimasa pemulihan Covid-19 atau New Normal ini. Dengan acara ini diharapkan tercapainya koordinasi yang baik antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Kabupaten Kota, dan juga untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antara kelembagaan kelitbangan pusat dan daerah, serta untuk mendorong terciptanya tumbuh kembang inovasi serta teknologi baru yang bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi proses suatu produk untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. (Farid Reza)