Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2022

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah ACEH (RKPA) Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, Pasal 80 ayat (1) mengamanahkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.Maka Bappeda Aceh Melalui Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan pada tanggal 4 Maret 2021 bertempat di Hermes Palace Hotel melaksanakan Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2022.

Dalam Hal tersebut Forum Konsultasi Publik ini Dimaksud untuk menjaring Aspirasi Pemangku Kepentingan pada tahap awal dengan  tujuan untuk menghimpun Aspirasi dan Harapan para pemangku kepentingan terharadap Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.

Selain itu pelaksanaan Konsultasi Publik ini juga merupakan salah satu tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Sebelum di laksanakan Forum SKPA dan Musrenbang RKPA Pemerintah Aceh .Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang didalam RPJMA Tahun 2017-2022, serta mengingat arahan pemerintah pusat terkait dengan penanganan Covid-19, maka Tema RKPA Tahun 2021 adalah : ”Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saiang untuk  Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif”

Disamping itu, untuk mendukung arah kebijakan Tahun 2022 RPJMA 2017-2022, maka Pemerintah Aceh menetapkan 4(empat) Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2022 sebagai berikut:

  1. Menumbuhkan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif
  2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas
  3. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Lingkungan yang Berkelanjutan.
  4. Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh dr. H. Taqwallah, M.Kes dalam sambutannya beliau mengharapkan kegiatan Forum Konsultansi Publik ini dapat menjadi sebagai salah satu wahana harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antara pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung demi mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan daerah disamping itu pada forum ini juga dapat disusun skema Penganggaran dan perencanan pembagunan yang kita laksanakan tepat waktu dan siap saji dan ini menjadi tanggug jawab kita semua, sehingga budaya kerja yang tidak baik pada masa lalu dapat kita reduksi sehingga perencanaan yang kita laksanakan berfokus pada pengurangan adanya beberapa permaslahan antara lain putus kontrak, tak fungsional, terbengkalai dan lainnya ini semua harus kita perbaiki dari awal (hulu) dengan tidak melupakan pada substansi dengan memperhatikan juga beberapa varibel non teknis dan juga Lahirnya regulasi perencanana permendagri 90 dan 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan harus dapat kita sikapi dan kita laksanakan secara lebih cermat demi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang lebih bertumpu pada capaian outcome yang optimal.

Kegiatan Forum konsultasi Publik ini  menghadirkan narasumber dari beberapa instansi vertikal antara lain Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Badan Pengelolaan Migas Aceh yang diwakili oleh Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan paparan dari para narasumber dengan lintas bidang yang berbeda nantinya diharapakan dapat mendapatkan pandangan  yang lebih kompleks untuk dapat menyikapi berbagai dinamika permasalahan yang berbeda dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembagunan secara lebih riil dan menyentuh permasalahan yang sangat kompleks dalam Pembangunan Aceh.

Kepala Bappeda Aceh H.T. Ahmad Dadek, SH, MH dalam sambutan dan arahan berharap dalam pelaksanaan konsultansi public ini dapat dijadikan sebagai sebuah proses komunikasi dialogis antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan bagi pembangunan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini juga diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitment seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2022.

Dalam rangka pengurangan resiko penyebaraan Covid-19 Kegiatan ini dilaksanakan secara secara tatap muka dan secara virtual sehingga dapat mengurangi potensi adanya kerumunan orang dalam satu ruangan. Pelakasanan kegiatan ini disusun secara komunikatif sehingga pelaksanaan secara virtual ini tidak mengurangi substansi sebagai tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan.

Para undangan yang dihadirkan secara tatap muka antara lain Beberapa Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh, Unsur Perbankan, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Dunia Usaha dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.